SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 570/M.C/I/2023
BKKBN Jawa Tengah Optimistis Capai Target Turunkan Stunting 14 Persen
SEMARANG—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah optimistis mencapai target menurunkan prevalensi stunting 14 persen pada akhir 2023. Optimisme itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Widwiono pada apel pagi, Senin (02/01/2012) di kantor BKKBN Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
“Kami optimistis target 14 persen (prevalensi stunting) dapat dicapai di akhir tahun 2023,” kata Widwiono. Dalam apel perdana di tahun 2023 itu, Widwiono juga memberikan apresiasi kepada atas kinerja yang dicapai pegawai di lingkungan BKKBN Jawa Tengah.
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting Jawa Tengah adalah 20,9 persen atau sekitar 540 ribu anak yang mengalami kondisi gangguan tumbuh kembang.
Lebih lanjut, Widwiono meminta segenap pegawai di lingkungan BKKBN dapat mempertahankan kinerja yang baik di tahun 2023 ini. Utamanya mengingat target prevalensi stunting nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 14 persen.
Jawa Tengah tercatat memiliki capaian Unmeet Need dan KB Pascapersalinan yang baik secara nasional, sehingga Widwiono diminta untuk menyampaikan success story di hadapan pimpinan BKKBN baik pusat dan provinsi se-Indonesia secara virtual, kemarin pagi.
Optimisme Jawa Tengah dalam mencapai target prevalensi stunting 14 persen ini tidak lepas dari peran dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan berbagai pihak.
Dukungan dan komitmen bersama dari lintas sektor menjadi amunisi. Rumah sakit pun diminta bergerak lebih aktif dan intensif dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Kalau ada catatan potensi stunting muncul, kita harus homecare,” demikian instruksi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat mengunjungi tenda pemeriksaan kesehatan gratis pada HUT Ke-22 RSUD Adhyatma MPH di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat lalu.
Pernyataan pria yang akrab disapa Gus Yasin ini menanggapi adanya data yang menemukan bahwa tiap tahun sebanyak kurang lebih 15 persen bayi yang lahir di RS Adhyatma terindikasi stunting.
Gus Yasin menghendaki respon cepat dari rumah sakit. “Tadi saya ada di spesialis anak dan spesialis gizi. Saya suruh koordinasi. Kalau di situ ada catatan potensi stunting, harus homecare. Kita harus visit. Jangan menunggu mereka kontrol. Karena kalau menunggu kontrol itu terlalu lama,” ujar Gus Yasin.
Di kesempatan yang sama, Gus Yasin mengingatkan kembali program 5NG-Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng untuk selalu digalakkan. Program yang telah berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi, juga turut mengentaskan stunting secara efektif. Selain perkembangan 1000 Hari Pertama Kehidupan yang tetap menjadi fokus.
Menjelang tutup tahun (29/12/22) pada kunjungan di Balai Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Wonosobo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan optimisme menurunkan stunting.
Ganjar memantau semua pihak terkait telah merespons penanganan stunting dengan baik. Ia juga memuji kepala desa setempat yang menyampaikan jika sebagian dana desa digunakan untuk menangani stunting melalui berbagai macam program, antara lain Gor Rong Ceting (Gotong Royong untuk Atasi Stunting), Geber Turune (Gerakan Bersama Turunkan Un Met Need), hingga Tungkup Ceting (Tunda Sampai Cukup Atasi Stunting)
Upaya penanganan stunting dari lingkungan swasta di Jawa Tengah juga telah dilaksanakan secara masif. Tercatat pada 2022 seperti kerja sama dengan JHPIEGO, Lembaga swadaya masyarakat 1000 Days Fundation atau inisiasi KKN tematik dari Perguruan Tinggi melalui program Gong Ceting (Gotong Royong Cegah Stunting). n
Penulis: Bayu Prasetyo
Editor: AHS
Tanggal Rilis: Senin, 02 Januari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.