SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 547/M.C/XII/2022
PKB Jadi Ujung Tombak Pelayanan KB dan Percepatan Penurunan Stunting
SEMARANG — Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi ujung tombak dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan percepatan penurunan stunting, khususnya di Jawa Tengah.
Peran Penyuluh KB sangat penting karena mengampu berbagai fungsi, diantaranya menjadi tim pelaksana percepatan penurunan stunting di kecamatan, validator dalam penyediaan Tim Pendamping Keluarga (TPK), fasilitator data dan operasional TPK sekaligus sebagai mitra kerja TPK.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah Sri Rahayu, SKM, MM saat membuka Evaluasi Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Graha Santika Semarang, Senin (19/12/2022).
“Penyuluh KB bersama TPK juga tergabung dalam tim teknis satgas percepatan penurunan stunting yang melaksanakan fungsi operasional di lini lapangan, sekaligus melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penyediaan satu data stunting di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,” kata Sri Rahayu.
Kegiatan yang dihadiri 140 Penyuluh KB se Jawa Tengah ini bertujuan mengevaluasi dan mengkonsolidasikan program percepatan penurunan stunting di lini lapangan.
“PKB harus professional dan berintegritas dalam menjalankan tugas Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting” tutur Sri Rahayu.
Sementara itu, Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi, M.Psi yang hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB) sudah menjadi organisasi professi penyuluh KB. Made pun meminta agar IPeKB untuk segera menyusun rencana kerja.
Adapun rencana yang harus segera dibuat adalah mengenai identifikasi kebutuhan pelanggan, issu program organisasi khususnya terhadap program Bangga Kencana, isu kebutuhan KB yang tidak terlayani atau Unmet Need dan isu penyediaan data.
Selanjutnya, sambung Made, yang harus disusun adalah terkait tentang kapabilitas organisasi IPeKB, iuran dalam organisasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran dan menggerakkan organisasi.
“Isu tentang stunting juga menjadi hal yang penting, karena PKB juga merupakan bagian dari satgas stunting, yaitu sebagai tim teknis. Peran penyuluh KB dalam TPPS Kecamatan sebagai Sekretaris dan pengelola data. Apa yang bisa dilakukan IPeKB dalam perannya di TPPS Kecamatan dan tim pendamping keluarga rumuskan dalam rencana kerja,” ucap Made.
Dalam kegiatan ini para PKB juga mendapatkan materi digitalisasi KIE media sosial yang disampaikan oleh narasumber dari pengelola KIE BKKBN Jawa Tengah dr. RR. Ratih Dewantisari dan best practice kinerja PKB dalam upaya penurunan stunting yang disampaikan oleh perwakilan PKB Kabupaten Magelang dan Kota Pekalongan.
Selain itu, disajikan juga materi motivasi dan internalisasi peningkatan kinerja PKB yang disampaikan oleh motivator Ibenk Hafiz Miraza.
“Kita harus semakin berinovasi, semangat, saling membantu, saling mengingatkan, dan tetap menjaga silahturami bersama” ujar Ketua Tim Pokja Adpin Nasri Yatiningsih, SE, MM saat menutup acara. n
Penulis: Octadini
Editor: FBA
Tanggal Rilis: Senin, 19 Desember 2022
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.