SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 508M.C/XII/2022
Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Jawa Tengah Gandeng Pemerintah Provinsi dan John Hopkins
SEMARANG – Perluasan dan peningkatan kualitas layanan KB Pasca Persalinan (KBPP) sangat penting untuk menekan tingginya kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting, terutama di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu perlu adanya gotong royong berbagai pihak dalam upaya meningkatkan KBPP.
Melalui program KBPP Pilihan, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Kesehatan dan Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics (JHPIEGO) telah menyelesaikan program perluasan dan peningkatan kualitas layanan KBPP.
Dengan berakhirnya Memorandum of Understanding (MoU) di akhir tahun 2022, maka seluruh pihak menggelar kegiatan exit strategi dengan tema Kemitraan Keberlanjutan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KBPP dalam Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI-AKB) dan Stunting di Jawa Tengah sebagai penyampaian laporan akhir yang digelar di Hotel Haris Semarang, Kamis (01/12/2022).
Dalam sambutannya, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN yang diwakili dr. Popy Irawati, MPH merinci, pada tahun 2021 secara nasional capaian KBPP telah mencapai 30,2%. Sedangkan capaian sementara di tahun 2022 menurut data New Siga hingga Oktober yakni 26,21%. Adapun target di tahun 2024 adalah 70%.
“Harapannya dengan meningkatkan capaian KBPP, BKKBN turut berkontribusi dalam mencegah lahirnya 20 juta bayi, agar tidak lahir dengan stunting,” kata Popy.
Ke depan Popy berharap, dua dari tiga ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dapat menggunakan KBPP. Oleh karena itu perlu dukungan yang kuat dari setiap instansi dan organisasi dalam mensukseskan program tersebut.
“Bersama-sama kita mengupayakan peningkatan kompetensi tenaga pemberi pelayanan KB pasca persalinan,” harapnya.
Senada dengan Popy, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah drg. Widwiono, M.Kes menambahkan, program KBPP dapat menyelesaikan permasalahan kematian ibu-anak serta prevalensi stunting. “Kita istilahkan satu kali dayung tiga pulau terlampaui,” kata Widwiono.
Widwiono menjelaskan, KBPP yang digaungkan BKKBN adalah metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implant. Mayoritas masyarakat yang ber-KB menggunakan implant dimana masa aktifnya hingga tiga tahun. Sehingga paling tidak, ada waktu tiga tahun dan sembilan bulan hingga lahir anak berikutnya.
Berdasarkan data, KBPP di Indonesia 2020 dapat mencegah tingginya tingkat fertilitas dan kematian ibu hingga 32%. Selain itu juga memberi jarak setidaknya dua tahun antar persalinan berpotensi mengurangi 10% kematian pada anak-anak di bawah usia lima tahun.
Johns Hopkins bersama Kementerian Kesehatan sendiri memulai proyek KBPP Pilihan di tahun 2020, di 3 Provinsi dengan cakupan 12 kabupaten, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
Sebelumnya, Johns Hopkins melalui program Pilihanku telah berupaya mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan cakupan pelayanan KB terutama KBPP. Program Pilihanku telah berhasil meningkatkan cakupan konseling KB PP dari 3,2% tahun 2015 menjadi 79,5% di tahun 2019, dan meningkatkan cakupan pengguna KB PP dari 9,1% tahun 2015 menjadi 42,5% di tahun 2019.
Senior Representative JHPIEGO Indonesia Marijane Lacoste mengatakan, pihaknya percaya bahwa penggunaan alat kontrasepsi dapat menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, memberi waktu bagi ibu untuk memulihkan energi dan merawat keluarga, bahkan juga memberi kesempatan bagi ibu untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga secara global.
Selain itu, Marijane juga berharap akan ada kelanjutan dari proses supervisi fasilitatif sebagai kegiatan rutin yang terintegrasi di level Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
“Kemudian penguatan kapasitas untuk Penyuluh KB dalam hal pra-konseling oleh OPD KB. Serta upaya dalam integrasi data antara sistem informasi fasilitas Kesehatan dengan e-Kohort dan New Siga,” kata Marijane.
Adapun, Jawa Tengah memiliki lima kabupaten lokus program yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Grobogan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yuni Rahayuningtyas, S.K.M, M.Kes, mengatakan, area penguatan yang bisa diberikan diantaranya kemampuan provider, pelayanan KBPP, SKB KBPP, Standar Kinerja (SOP), analisis data, pencatatan dan pelaporan KB PP, Tim Q1 KBPP, serta kepemimpinan.
“Baru ada 15 pelatihan bagi tenaga kesehatan KBPP semasa JHPIEGO kemarin,” kata Yuni.
Untuk itu, lanjut Yuni, bagi 5 fasilitas kesehatan yang menjadi intervensi KBPP agar bisa menjadi tempat pelatihan bagi tenaga Kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan KBPP.
Di hadapan 180 hadirin dan tamu undangan, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, S.Sos,M.Si berharap jika keberhasilan yang telah dilakukan pada daerah intervensi JHPIEGO bisa direplikasi ke daerah lainnya.
“KB PP sebagai salah satu strategi dalam penurunan angka stunting, perlu ditunjang dengan beberapa strategi peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan serta perbaikan program untuk mendukung tercapainya peningkatan KBPP,” ungkap Masrofi.
Di akhir kegiatan, seluruh peserta melakukan Penandatanganan Komitmen Gerakan Aksi Bersama Penurunan AKI/AKB dan Stunting, serta Penyerahan Plakat Penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada JHPIEGO, dan penyerahan Sertifikat Penghargaan kepada mitra provinsi dan kabupaten. Selain itu ada pemutaran video “Lesson Learned” dan pertunjukan teater edukasi dengan judul Jateng Gayeng-KBPP Langgeng.
Penulis: Bayu Prasetyo dan Arafa Rahman Aziz
Editor: FBA
Tanggal Rilis: Jumat, 02 Desember 2022
Media Center BKKBN
_mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.