SIARAN PERS BKKBN
No. 481/M.C/XI/2022
Evaluasi Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting di Magelang Temukan 25 Warga Berisiko
SEMARANG – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Kasus Stunting (AKS) yang menghadirkan sejumlah ahli di Magelang, 23-24 November 2022.
Dari dua hari kegiatan tersebut, ditemukan sejumlah sasaran berisiko stunting. Hari pertama ditemukan 11 sasaran yang terdiri dari 2 calon pengantin, 1 ibu hamil, 5 baduta dan 3 balita. Intervensi yang dilakukan terhadap calon pengantin yaitu pemantauan sebelum dan ketika masuk masa kehamilan.
Bagi ibu hamil akan dilakukan pemberian suplemen tambah darah, makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan askes air minum serta jamban yang layak. Kemudian untuk baduta dan balita, ketersediaan jaminan sosial kesehatan, pemberian makanan tambahan, serta KIE pada orangtua melalui bantuan pemuka agama maupun perangkat daerah setempat.
Sementara pada hari kedua ditemukan 14 sasaran yang terdiri dari 1 calon pengantin, 1 ibu nifas, 4 ibu hamil, 4 baduta dan 4 balita. Kasus calon pengantin berdasarkan usia yang riskan pre-eklamsi dengan upaya koreksi dengan pemberian tablet tambah darah. Kasus ibu nifas terkait pemberian susu soya dan susu formula (sufor). Kasus baduta dikarenakan pola makan sehingga pemantauan Kartu Menuju Sehat (KMS) dan risiko bawaan perlu diperhatikan lebih jauh.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah drg. Widwiono, M.Kes dalam sambutannya di Hotel Atria, Kota Magelang, Kamis, 24 November 2022 mengatakan, ego sektoral mengenai penanganan stunting masih menjadi permasalahan di Jawa Tengah.
Widwiono berharap Kota Magelang bisa menjalankan komitmen bersama terhadap sasaran yang ada yang diwujudkan dengan peningkatan konvergensi percepatan penurunan stuntibg di Kota Malang.
“Data menunjukkan penurunan potensi kejadian stunting pada balita hanya 3-5 persen. Sementara pada baduta mencapai 95%. Pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) yakni 90% kasus hemoglobin (HB) rendah melahirkan bayi stunting,” kata Widwiono.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Magelang tahun 2022, terdapat kasus ibu hamil dengan KEK sebanyak 79 orang (5.08%), dan ibu hamil anemis 82 orang (5.28%). Sementara kasus balita stunting 321 anak (5.33%), dan baduta stunting 71 anak (2.96%).
Widwiono berharap hal ini dapat diprioritaskan. Melalui intervensi kejadian stunting atau risiko stunting dengan keterlibatan Dandim dan Babinsa dalam hal pembagian Tablet Tambah Darah (TTD) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Terlebih dengan dukungan dana 30 juta per RT dan 5 Puskesmas di wilayah Kota Magelang dianggap sebagai sumber daya yang sangat baik.
“Jika masih belum cukup dapat memaksimalkan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS),” ucapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Plt Asisten 1 Setda Kota Magelang Larsita SE., MSc, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr. Istiqomah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP3AP2KB) Kota Magelang Septi Milna, Kepala Bidang KB DPMP3AP2KB Kota Magelang, Drs. Danang Susilandono serta 2 orang pakar yaitu Dr. Chrisna H. M.Si.Med Sp.A dan Dr. Dony Setyawan, Sp.OG. Chrisna.
Plt Asisten 1 Setda Kota Magelang Larsita mengatakan bahwa data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan angka stunting Kota Magelang adalah 13.3%. Pada tahun 2022 terdapat 5 kelurahan lokus percepatan penurunan stunting dengan fokus 160 anak stunting. Di tahun 2023 akan ditambah menjadi 9 kelurahan setelah teridentifikasi kejadian stunting pada 355 anak.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak khususnya kepada Tim Pakar Audit Kasus Stunting. Yang telah memberikan penajaman rekomendasi intervensi spesifik dan sensitif, serta intervensi pencegahan yang dibutuhkan sesuai hasil kajian, berdasarkan kelompok sasaran yang diaudit. Sehingga akan dapat memberikan pemahaman dalam penanganan kasus, dan perbaikan tata laksana kasus, serta upaya pencegahan yang harus dilakukan,” ucap Larsita.
Sementara itu Kepala Bidang KB DPMP3AP2KB Kota Magelang Drs. Danang Susilandono menjelaskan, tindak lanjut AKS Kota Magelang bersifat segera dari kelompok sasaran baduta dan balita. Sampai dengan bulan Desember akan dilakukan upaya pemantauan terhadap perkembangan dan pertumbuhan bersama dokter spesialis anak dan gizi, yang dilaksanakan dengan dukungan dan APBD dan JKN/KIS Pemerintah Kota Magelang.
Sementara itu tim ahli Chrisna menemukan kasus baduta dan balita stunting dengan mikrosefali dan merekomendasi ibu baduta untuk ber KB, serta pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit. Sementara Donny mengamati primigravida muda dengan risiko tinggi pre-eklamsi yang menyebabkan insufisiensi utero-plasentar.
Hal tersebut akan menyebabkan gagal tumbuh kembang bayi sejak dalam kandungan. Donny memberikan rekomendasi kontrol Ante Natal Care (ANC) rutin dan pemberian tablet tambah darah, kalsium laktat dan aspirin hingga trimester kedua pada kondisi tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr. Istiqomah menyampaikan bahwa di tahun ini Kota Magelang berhasil meraih Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM Award.
“Penghargaan ini sangat berpengaruh sekali terhadap percepatan penurunan stunting di Kota Magelang. Karena hal ini melibatkan banyak pihak dan melihat issue stunting tidak hanya melihat dari spesifik saja, begitu juga dari sisi sensitifnya juga. Dan STBM adalah salah satu hasil dari sisi intervensi sensitif yang perlu diapresiasi atas penghargaan yang sudah diterima.”, ucap Istiqomah.
Sementara itu dalam kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting di Hotel Manohara, Kabupaten Magelang, pada Rabu, 23 November 2022, Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Esterlina Kusumastuti, S.Psi menyampaikan bahwa model pendekatan dalam percepatan penurunan stunting dilakukan melalui dua upaya, yaitu pencegahan dan penanganan.
“Sebagai upaya pencegahan atau prospektif, yang pertama, program Siap Nikah Siap Hamil Cegah Stunting”. Kedua, program pengendalian jarak dan jumlah kehamilan melalui program Keluarga Berencana terutama KB Pasca Persalinan. Ketiga, penerapan pola baru ANC atau Ante Natal Care merupakan perawatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Dan keempat, melalui edukasi tentang gizi bayi, kesehatan reproduksi dan KB kepada ibu pasca melahirkan,” kata Ester.
“Sedangkan upaya penanganan atau retrospektif dilaksanakan melalui yang pertama, promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK, dan kedua, pemantauan dan intervensi tumbuh kembang anak usia diatas 1000 HPK,” sambungnya.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rencananya akan diadakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah ini menyampaikan pada kurang lebih 70 peserta yang terdiri dari tim AKS, tim TPPS, dan lintas sektor Kabupaten Magelang. ketua TPPS Kabupaten Magelang Drs. Adi Waryanto mengingatkan bahwa stunting terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang ataupun penyakit infeksi kronis dan berulang.
”Seleksi kasus audit selain dilakukan terhadap kasus yang tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan intervensi, maka perlu juga dilakukan terhadap kasus stunting yang tinggi di wilayah tertentu seperti di Wilayah Desa Genikan, Kecamatan Ngablak dan Desa Gumelem, Kecamatan Pakis.” Kata Adi.
Adi pun berpesan jika ditemukan lingkungan yang memiliki kasus stunting dan memerlukan layanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut untuk bisa dibawa ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang ada di wilayah Kabupaten Magelang dalam hal ini RSUD Muntilan atau ke RSD Merah Putih.
Sementara itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Juliani, SpA, M.Kes menyoroti budaya makanan tinggi karbo rendah protein yang ada dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal tersebut adalah cikal bakal stunting.
“Sasaran yang telah diintervensi di RS dengan pemberian makanan bergizi dalam waktu seminggu hanya naik 0,5 kg, membutuhkan intervensi minimal selama satu tahun untuk menjadi tidak stunting, atau mencapai titik garis hijau,” ucapnya.
Dia mengatakan telur merupakan jenis makanan yang bernilai gizi yang baik, dapat diberikan sehari sekali sebagai bentuk pencegahan stunting tetapi tidak bisa menyembuhkan anak stunting.
Juliani menambahkan intervensi spesifik dilakukan berdasarkan continuum of care. Mulai dari Pasangan Usis Subur (PUS) atau Wanita Usia Subur (WUS), ibu hamil, ibu nifas, bayi 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hapak) balita, anak SD, anak SMP/SMA/remaja dan catin sebagai titik cut off dalam memutus siklus terjadinya stunting.
Sementara itu perwakilan Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) Dr. Hari Sasongko mengatakan perlunya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang ada untuk terlibat dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan intervensi spesifik maupun sensitif.
“Asupan gizi itu penting khususnya bagi remaja putri untuk mendapatkan sel telur yang sehat, baik dan produktif. Sehingga membawa dampak pada kualitas kesehatan dari bayi yang akan dilahirkannya,” ucapnya.
Terkait ketersediaan sanitasi/jamban keluarga, Hari mengingatkan puskesmas untuk mengoptimalkan kegiatan PHBS.
Penulis: Bayu
Editor: FBA
Tanggal Rilis: Jumat, 25 November 2022
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.