SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 467/M.C/XI/2022
Kabupaten Kepulauan Sula, antara Alam yang Indah dan Prevalensi Stunting
PREVALENSI stunting di Kabupaten Kepulauan Sula yang berada di Provinsi Maluku Utara berbanding terbalik dengan keindahan alamnya. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan bahwa prevalensi stunting daerah tersebut sebesar 27,7%.
Walaupun menjadi kabupaten tiga terendah angka stunting di Maluku Utara, namun komitmen terhadap percepatan penurunan stunting perlu dikawal secara bersama agar target 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.
Oleh karena itu program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sangat berperan strategis untuk menggandeng pemerintah daerah dan orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya untuk menjadi donatur dalam penanganan stunting, baik materi maupun asupan gizi bagi anak.
Bertempat di gedung Istana Daerah (Isda) Kepulauan Sula pada 17 November lalu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Renta Rego mengukuhkan sebanyak 91 Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan jumlah sasaran anak stunting yang diasuh adalah sebanyak 128 Anak.
Pengukuhan yang dirangkaikan dengan diskusi panel dan manajemen audit kasus stunting ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula Saleh Marassabesy, Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Persit, Ketua Bhayangkari dan Forkompimda Kepulauan Sula. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk menununkan angka stunting di tanah Sula.
Dalam sambutannya Saleh Marassabesi mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan akselarasi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sula.
“Dengan menggerakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting untuk secara konvergen melakukan upaya-upaya agar Kabupaten Kepulauan Sula masuk dalam salah satu wilayah yang bebas dari stunting,” kata Saleh.
Kabupaten Kepulauan Sula sendiri dikenal sebagai daerah agraris dengan hasil perkebunan yang melimpah diantaranya cengkeh, pala, kelapa dan coklat yang produksinya tergolong cukup besar.
Kabupaten yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan luas wilayah 13.732,7 kilometer persegi ini memiliki dua pulau besar yakni Pulau Sulabesi dan Pulau Mangole serta 17 pulau sedang dan kecil.
Kabupaten dengan Ibu Kota Sanana ini bahkan dikenal sebagai produsen penghasil coklat terkenal yakni coklat Sulamina yang pabriknya berada di Desa Wainin kecamatan Sanana Utara. Coklat Sulamina menyajikan coklat yang autentik dengan varian rasa coklat dan rempah-rempah menggunakan bahan coklat dari petani lokal. Tak heran jika coklat ini banyak diburu untuk dijadikan buah tangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, proyeksi penduduk Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2021 adalah sebanyak 105.293 jiwa dengan kepadatan penduduk 32 per kilometer persegi.
Kabupaten Sula bisa diakses dari Kota Ternate dengan menggunakan kapal laut dan udara, namun jadwal penerbangan yang tidak menentu menjadikan jalur laut sebagai jalur yang banyak dilewati, dengan jarak tempuh 15 – 16 jam. Di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan atraksi menarik dari segerombolan lumba- lumba yang bisa dinikmati jika cuaca sedang bersahabat.
Namun alam yang indah dan kekayaan berlimpah itu tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat sekitar yang tergolong miskin. Berdasarkan catatan BPS dalam data indeks keparahan kemiskinan yang meningkat menjadi 0,24% pada tahun 2021 dari 0,16% pada tahun 2020.
Potret tingkat keparahan kemiskinan ini merupakan kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Indikator yang biasanya digunakan untuk menetukan kemiskinan yaitu tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, kekurangan gizi pada anak dan lain sebagainya.
Indikator-indikator tersebut khususnya pada anak dapat menyebabkan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak atau yang biasa kita sebut dengan anak stunting. Walaupun ada indikator-indikator lain yang dilihat untuk mengatakan bahwa anak tersebut adalah stunting, namun penyebab anak stunting dapat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Renta Rego usai melakukan lengukuhan mengatakan bahwa dengan adanya program Bapak Asuh Anak Stunting ini diharapkan mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Sula.
“Alhamdulillah, Sula sampai pada hari ini telah memiliki 93 BAAS dengan anak asuh sebanyak 162 anak, hal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sula,” kata Renta.
Renta menegaskan perlu dukungan dan komitmen dari lintas sektor, pemangku kepentingan, tokoh msyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh komponen terkait untuk membuat strategi aksi dalam rangka mempersiapkan generasi cemerlang, generasi kuat dan generasi berkualitas di Kabupaten Kepulauan Sula yang tentunya berawal dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak.
Penulis: Harwaty
Editor: FBA
Tanggal Rilis: Sabtu, 19 November 2022
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.