SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 465/M.C/XI/2022
Babinsa dan Perwira Seksi Teritorial TNI Ikuti Latihan Telusur Cegah Stunting
JAJARAN Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus mendukung penuh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Dalam kegiatan bertajuk Promosi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Program Percepatan Penurunan Stunting, jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan penelusuran pencegahan stunting.
Kegiatan diikuti oleh 180 personel TNI yang terdiri dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) di wilayah Korem 072 Pamungkas wilayah Jawa Tengah di Aula Jenderal Sudirman, Kodim 0708/Purworejo, Jawa Tengah.
“Babinsa telah bekerja sama dengan bidan desa yang berperan sebagai pendamping keluarga, di mana pendampingan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, pasca salin hingga anak berusia dua tahun,” kata Komandan Kodim 0708 Purworejo Letkol Inf. Yohanes Heru Wibowo dalam kegiatan yang berlangsung Kamis (17/11/2022).
Hal itu kata Letkol. Heru, sebagai wujud nyata dari komitmen Kodim 0708 Purworejo adalah dengan telah dikukuhkan dirinya dan para Danramil di jajaran Kodim 0708 Purworejo sebagai Bapak Asuh Anak Stunting oleh Bupati Purworejo beberapa waktu lalu.
Menurut Letkol. Heru, upaya percepatan penururnan stunting di wilayah Purworejo berkoordinasi dengan OPD KB dan pemangku kepentingan lain.
“Jadi kenapa kita mengurusi KB dan stunting? Karena itu salah satu tugas pokok kita,” ujar Letkol. Heru.
Perwira Pembantu Madya Bhakti Kodam IV Diponegoro Letkol. Inf. Abdul Latief Jafar menyampaikan pentingnya peran TNI dalam ikut serta menaggulangi stunting melalui berbagai kegiatan bakti pada masyarakat. Karena itu, Letkol, Abdul Latief meminta jajaran Babinsa untuk mendukung penuh percepatan penururnan stunting di wilayah masing-masing.
Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Ketua Tim Pokja ADPIN Nasri Yatiningsih menyampaikan apresiasi jajaran Kodam IV Diponegoro dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan program Bangga Kencana di Jawa Tengah.
“TNI khususnya Kodam IV Diponegoro merupakan sahabat dan mitra strategis dalam menjalankan program Bangga Kencana,” kata Nasri.
Ia juga menjelaskan jika lingkup urusan KB tidak hanya tentang alat kontrasepsi namun menyangkut keseluruhan siklus hidup. “Kita nggak hanya mengurusi KB saja namun bagaimana mengawal dari calon pengantin, remaja, ibu hamil, balita sampai lansia,” ujar Nasri.
Menurut Nasri, stunting disebabkan diantaranya karena kekurangan gizi, infeksi berulang, pola asuh dan sanitasi yang kurang baik. Membutuhkan kerja bersama untuk mengentaskan Jateng dari stunting dengan pendekatan yang spesifik dan sensitif.
Upaya ini menurut Nasri dititikbeatkan pada pencegahan agar tidak terlahir bayi stunting baru.
“Pencegahan dimulai dari calon pengantin. Sebelum bertemunya sel telur dan sperma. Seringkali calon pengantin fokus pada pre wedding namun mengabaikan prekonsepsi. Ibu hamil juga sasaran pencegahan stunting yang perlu diperhatikan. Asupan ibu hamil harus diperhatikan dan menghindari junk food selain pemeriksan kehamilan yang teratur,” kata Nasri.
Lebih jauh Nasri dalam kegiatan itu mengatakan risiko balita terkena stunting dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI hingg dua tahun. Masa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak mutlak menentukan masa depannya kelak.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo berada di angka 15,2% di bawah angka provinsi 20,9%.
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo Ahmad Zainuddin membeberkan permasalahan terkait gizi yang ada di Purworejo diantaranya adalah 67% ibu hamil tidak mendapatkan tablet tambah darah, ibu hamil terindikasi anemia sebesar 12,70%, ibu hamil kekurangan energi kronis 11% dan remaja putri kekurangan gizi sebesar 5,40%.
Wilayah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi terdapat di Cangkrep dan Seborokrapyak dengan 33%, disusul Banyuasin dan Bener di 32%. Ia mensinyalir masih buruknya pola asuh menjadi penyebab terjadinya stunting di wilayah-wilayah ini selain juga kondisi kemiskinan.
“Ibu-ibu bekerja umumnya menitipkan anaknya pada asisten rumah tangga, sehingga terkadang asupannya kurang diperhatikan,” kata Ahmad Zainuddin.
Pelayanan KB yang digelar dikompleks Kodim Purworejo ini berhasil melayani 13 akseptor Implant dan 7 orang akseptor IUD. Bahkan ada satu akseptor yang awalnya menginginkan KB implant justru mantap untuk dilayani tubektomi atau MOW, dan akan segera dilayani di rumah sakit.
Salsabila, akseptor KB IUD berusia 19 tahun menuturkan bahwa ia sudah berniat dari rumah untuk menjadi akseptor IUD.
“Awalnya saya ingin pasang di puskesmas, namun oleh bidan diarahkan untuk ikut safari,” ujar ibu muda dengan anak berusia empat bulan ini.
Ia telah mencari tahu sendiri informasi tentang kontrasepsi dan tertarik dengan IUD karena bisa dipakai dengan jangka waktu yang lama.
Penulis: Tatas Aji Dharma
Editor: AHS
Tanggal Rilis: Sabtu, 19 November 2022
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.