SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 463/M.C/XI/2022

5 Terendah, Prevalensi Stunting Lampung Tahun Ini Ditarget Turun 3 Persen

BANDARLAMPUNG—Angka prevalensi stunting Provinsi Lampung berdasar hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 adalah 18,5 persen dan berada pada level lima terendah di atas Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

Dalam Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting semester II tahun 2022 yang digelar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung, Wakil Gubernur yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung Chusnunia Chalim menargetkan angka prevalensi stunting tahun 2022 ini turun tiga persen sehingga prevalensi stunting berada pada angka 15 persen.

Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari sejak Rabu tanggal 16 sampai Jumat tanggal 18 November 2022 di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung.

Pada hari pertama, gelaran yang dihadiri perwakilan dari Kabupaten/Kota di Lampung itu dibuka Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN Pusat I Made Yudhistira Dwipay dengan sambutan dari Plt Kepala BKKBN Provinsi Lampung Ni Gusti Putu Meiridha.

Pada hari kedua, menghadirkan narasumber Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim yang juga sekaligus menjabat sebagai ketua Tim PPS Provinsi Lampung.

Hadir sebagai narasumber Sekretaris Utama BKKBN Pusat Tavip Agus Rayanto.

Diketahui, rekonsiliasi ini dalam rangka implementasi percepatan penurunan stunting (PPS) tahun 2022 dan konsolidasi rencana PPS tahun 2023.

Dalam acara itu, Wagub Chusnunia Chalim menyampaikan jika pihaknya telah menetapkan target penurunan stunting tingkat provinsi.

“Sesuai arahan bapak Presiden, tahun 2022 prevalensi stunting harus diturunkan sedikitnya 3 persen melalui intervensi spesifik dan sensitif,” kata Nunik, sapaan akrab Wagub Chusnunia Chalim.

Berdasarkan hasil survei SSGI tahun 2022, lima provinsi dengan prevalensi stunting terendah terdiri dari Bali (10,9 persen), DKI Jakarta (16,8 persen), DI Yogyakarta (17,3 persen), Kepulauan Riau (17,6 persen) dan Lampung (18,5 persen).

Dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, prevalensi stunting tertinggi ada di Kabupaten Tanggamus 25 persen dan terendah di Kabupaten Tulangbawang 9,5 persen.

Selain itu, Wagub Nunik juga menyampaikan jika pihaknya melakukan pembentukan TPPS dan penguatan implementasi di Posyandu.

“Intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran,” ungkap Nunik.

Selain itu hal tersebut juga harus didukung dengan data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi.

“Jadi penanganan stunting tidak mudah, perlu adanya intervensi yang dilakukan dan itu harus tepat sasaran. Kita juga harus mengevaluasi kekurangan yang selama ini terjadi,” imbuhnya.

Kemudian, Nunik juga menyampaikan jika pihaknya akan memberikan dukungan teknis penguatan terkait percepatan penurunan stunting di Lampung.

Dia juga akan mendorong agar BKKBN memperluas keterlibatan institusi non-pemerintah dalam mendukung percepatan penurunan Stunting.

Dia juga menyampaikan jika pihaknya akan mengembangkan kebijakan menjamin kesinambungan stranas percepatan penurunan stunting baik di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota.

Kemudian, menyusun dan menetapkan program serta kegiatan yang dikoordinasikan dengan TPPS Kabupaten/kota untuk tahun 2023.

“Alhamdulillah di Lampung hampir semua kepala daerah semua sangat semangat dan care terhadap penanganan stunting,” ujar Nunik.

“Akan tetapi kalau upaya ini tidak disertai administrasi yang masksimal maka akan berpengaruh terhadap penguatan data,” ujarnya.
Nunik menyampaikan jika langkah nyata yang dilakukan harus disertai dengan sistem pendataan yang baik.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto mengatakan, terdapat dua langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting.

“Jadi ada dua langkah utama yang harus kita lakukan, yang pertama yakni mengevaluasi hasil di tahun 2022, dan yang kedua mempersiapkan upaya dalam menyongsong 2023,” ujar Tavip.

Dalam upaya menyongsong tahun 2023, dia mengingkatkan semua pemangku kepentingan harus menyiapkan rencana program dan pengorganisasian.

Dia pun mengatakan bahwa untuk menangani stunting dibutuhkan dua intervensi baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Dia pun mencontohkan ranah intervensi di ranah spesifik.

“Harusnya ketika kita ingin mempercepat penurunan stunting maka harus diperhatikan beberapa kondisi,” kata dia.

“Kita harus memperhatikan nutrisi, baik itu tablet penambah darah, masalah gizi dan imunisasi pada anak,” sambungnya.

Sedangkan di ranah sensitif, Tavip menuturkan, hal yang harus diperhatikan yakni masalah air minum, sanitasi, bantuan jaminan kesehatan, serta pemberian informasi mengenai stunting kepada masyarakat.

“Kalau intervensi sensitif dan spesifik ini sudah baik, secara teori gizi, pola asuh, serta kesehatan lingkunan akan semakin baik,” pungkasnya.

Penulis: Edward F. Sibuea
Editor: AND

Tanggal Rilis: Jumat, 18 November 2022

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.