SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 452/M.C/XI/2022

Audit Kasus Stunting Tahap IV DIY: Stunting Bisa Dikoreksi Asal Jangan Terlambat Intervensi

YOGYAKARTA – Audit Kasus Stunting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memasuki tahap IV.

Dalam Audit Kasus Stunting tahap IV di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo, Senin dan Selasa (14-15/11/2022), menerbitkan rekomendasi bahwa kondisi anak stunting bisa dikoreksi asal jangan terlambat intervensi terhadap anak stunting.

Angka Stunting di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2022 mengalami penurunan berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dari 14.9% menjadi 14.3%, turun 0.6% dibandingkan tahun 2021. Namun, penurunan tersebut masih cukup kecil jika dibandingkan dengan capaian dari kabupaten/kota lain di wilayah DIY.

Salah satu upaya untuk mempercepat penurunan angka stunting adalah dengan melakukan Audit Kasus Stunting (AKS) yang mempunyai dua tujuan pokok. Pertama mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran (yaitu Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Balita). Kedua memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan.

Dalam kaitan tersebut Perwakilan BKKBN DIY bersama Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo menyelenggarakan AKS Tahap 4 di Balai Kalurahan Sendangsari, Pengasih Selasa (15/11/2022).

Audit Kasus Stunting dilaksanakan melalui empat tahap audit, dimulai dari pembentukan Tim Audit Kabupaten yang terdiri dari Dinas Daerah pengampu Kependudukan dan KB, serta Tim Teknis dan Tim Pakar. Tahap selanjutnya adalah pendampingan manajemen oleh Tim Teknis untuk mengidentifikasi kasus-kasus stunting maupun rawan stunting pada masing-masing kelompok sasaran kemudian menentukan kasus mana yang akan diangkat dalam audit. Selanjutnya tahap terakhir atau Tahap 4 Audit akan menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang direkomendasikan oleh Tim Pakar bagi kasus-kasus stunting dan rawan stunting terpilih.

Panewu Pengasih Drs. Hera Suwanto, MM dalam sambutannya menyampaikan Stunting bukan masalah sepele atau soal ukuran fisik saja, namun mempengaruhi kecerdasan bayi yang nantinya menjadi penerus pembangunan bangsa.

“Harapannya semua pihak dapat membuka diri dan legowo jika terungkap hal-hal yang belum dilakukan secara optimal. AKS menjadi masukan/input dalam pengambilan kebijakan yang lebih spesifik kepada masyarakat di wilayah Kalurahan Sendangsari, Pengasih” ujar Hera Suwanto.

Sementara itu Koordinator Bidang KBKR dr. Iin Nadzifah Hamid yang mewakili Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin SH MM menegaskan bahwa penyebab kasus stunting bersifat multidimensi, multifaktor sehingga penanganan kasus stunting juga harus melibatkan semua pihak. Diharapkan dengan terlaksananya AKS ini maka penanganan bayi risiko stunting dapat tepat sasaran, tepat cara, dan tepat waktu.

“Kajian dalam AKS ini menghasilkan rekomendasi dari tim pakar, harapannya rekomendasi tersebut dapat menjadi referensi penanganan kasus stunting dengan kondisi yang sama di wilayah yang berbeda” kata Iin Nadzifah.

Lokus audit terpilih adalah Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih. Lokus ini terpilih selain karena prevalensi stunting yang tinggi (36%) juga karena data kesehatan pengidap dan rawan stunting tersedia lengkap di Puskesmas setempat.

Selanjutnya telah berhasil ditetapkan 8 kasus stunting yang diangkat dalam audit, terdiri 1 pasang calon pengantin, 4 ibu hamil, 2 ibu nifas (paska persalinan), dan 1 Baduta (bayi di bawah dua tahun). Kedelapan kasus inilah yang dikaji dan dibuatkan rencana tindak lanjut oleh Tim Pakar.

Tim Pakar AKS di Kulon Progo ini terdiri unsur Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang diwakili dr. Alfonsus Arya K. MSc. Sp.A, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)/dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro TP, Sp.OG, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI)/Herni Dwi Herawati, s.Gz., MPH, dan dari unsur Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)/ Selvia Eka Sari, M. Psi.

Calon pengantin yang teridentifikasi rawan melahirkan anak stunting karena memiliki indeks massa tubuh (IMT) 16,0 atau tergolong kurus dan perokok pasif (ada paparan asap rokok di lingkungan tempat tinggal) diberikan rekomendasi oleh AIPGI, antara lain dengan memberikan tablet tambah darah, meningkatkan asupan gizi dan makanan tambahan khusus ibu hamil untuk menaikkan berat badan, serta edukasi tentang gizi seimbang, bahaya asap rokok, dan bahaya stunting.

Sedangkan HIMPSI merekomendasikan pendampingan dan konseling psikologi serta menunda kehamilan hingga tercapai kesiapan mental untuk hamil dan mengasuh anak.

Kasus rawan stunting selanjutnya adalah Ibu hamil dalam kondisi kekurangan energi kronik (KEK), berat badan kurang, terpapar asap rokok (perokok pasif), dan jarak kehamilan sebelumnya yang terlalu dekat. Terhadap kondisi rawan stunting bagi bayi dalam kandungan, Tim Pakar merekomendasikan pemenuhan asupan gizi seimbang dengan penambahan energi 180 kkal per hari melalui pemberian 2 keping biskuit khusus per hari (trimester 1), serta konseling bahaya asap rokok. Selain itu juga dirujuk untuk pemeriksaan kehamilan oleh Spesialis Kandungan, dan konsultasi psikologi untuk mengatasi stress selama kehamilan yang beresiko.

Demikian pula enam kasus lainnya, mendapatkan rekomendasi dari Tim Pakar sesuai kondisi masing-masing. Rekomendasi tersebut menjadi acuan bagi Tim Teknis dan TPPS setempat untuk pemantauan selanjutnya.

Selain di Kabupaten Kulon Progo, Audit Kasus Stunting Tahap 4 ini telah dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul dan selanjutnya juga akan dilaksanakan di kabupaten/kota lainnya.

Stunting Bisa Dikoreksi Asal Jangan Terlambat Intervensi

Sebelum pelaksanan AKS di Kulon Progo, terlebih dahulu sudah dilakukan di Kelurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Bertempat di Rumah Makan Kebon Ijo diKepek Wonosari dibuka oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3AKBPMK Gunungkidul, M. Amirudin, Senin (14/11/2022).

Pada AKS 1 sampai AKS 3 sebelumnya berhasil ditentukan kasus-kasus terpilih, maka pada AKS Tahap 4 giliran Tim Teknis dan Tim Pakar bersinergi untuk merumuskan langkah-langkah intervensi yang harus ditempuh dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Gunungkidul.

Intervensi dalam kerangka audit ini memang hanya ditujukan bagi kasus terpilih di Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari, namun contoh praktek intervensi dan terutama rekomendasi Tim Pakar diharapkan berlaku bagi pihak-pihak terkait di seluruh Kabupaten Gunungkidul.

Hasil audit dan langkah-langkah intervensi yang ditempuh membuktikan bahwa stunting dapat dikoreksi. Intervensi terhadap stunting dapat berupa intervensi spesifik (langsung mengatasi penyebab stunting) seperti perbaikian asupan gizi, pencegahan dan pengobatan infeksi, dan sebagainya. Sedangkan intervensi sensitif merupakan intervensi yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting di luar persoalan kesehatan.

Melalui intervensi spesifik selama 14 hari yang diamati yang dirancang oleh Tim Pakar dan dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan dan Kecamatan serta oleh Mitra yaitu Dompet Dhuafa dan Universitas Gunungkidul, maka perkembangan status kesehatan tiga anak di bawah dua tahun (Baduta) stunting tercatat mengalami kemajuan.

Selama 14 hari masa pengamatan intervensi makanan terhadap Baduta yang dilakukan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) dibantu mitra, ditemukan hasil menarik. Baduta A mengalami kenaikan berat badan (BB) terbesar yaitu 1,4 kg (mengkonsumsi 73% dari intervensi makanan yang diberikan), disusul Baduta B dengan konsumsi intervensi makanan 27% mengalami kenaikan BB sebanyak 0,6 kg. Sedangkan Baduta C yang tingkat konsumsi intervensi makanan sama dengan Baduta A hanya mengalami kenaikan BB 0,6 kg atau setara Baduta B yang konsumsi intervensi makanannya lebih rendah. Tim menduga hal ini disebabkan Baduta C memiliki gangguan bising jantung, yang perlu pemeriksaan lebih lanjut.

Selain langsung kepada Baduta, intervensi juga diberikan kepada calon pengantin (Catin) kategori beresiko, atau rawan hamil dan melahirkan bayi stunting berdasarkan catatan kondisi kesehatan mereka. Dari tiga pasang Catin sasaran audit, dua Catin berstatus resiko rendah dan perokok pasif, serta satu pasang resiko tinggi karena Catin wanita menderita kekurangan energi kronis (KEK).

Intervensi yang diberikan kepada ketiga Catin berupa KIE perilaku hidup sehat, termasuk pola makan dan asupan gizi, persiapan kehamilan, dan pemberian tablet tambah darah (tablet Fe), serta pemantauan berkala. Ketiga Catin berkomitmen untuk tidak hamil sebelum status membaik menjadi siap hamil dan melahirkan. Hasil intervensi belum dapat diukur karena membutuhkan waktu lebih lama untuk mengukur perubahan kondisi kesehatan Catin.

Sedangkan untuk kelompok Ibu Hamil terdapat dua ibu hamil beresiko rendah dan satu ibu hamil beresiko tinggi karena kandungannya lemah. Rekomendasi Tim Pakar antara lain berupa perbaikan status gizi dengan perbaikan asupan makanan dan pemberian suplemen dan vitamin secara kontinyu, pemeriksaan kehamilan berkala, mencegah paparan asap rokok di rumah, dan mencegah obesitas ibu hamil.

Sebagian dari intervensi sudah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya, dan salah satu ibu hamil dengan resiko rendah telah melahirkan bayi dalam kondisi sehat dan tidak stunting. Sedangkan untuk ibu hamil yang resiko stunting tinggi ditambahkan rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan kehamilan yang lebih intensif.

Sedangkan terhadap kelompok Ibu Nifas (paska persalinan) selain direkomendasikan perbaikan asupan gizi dan pemberian ASI eksklusif, pemberian suplemen dan vitamin, pemeriksaan kesehatan kontinyu, pemantauan oleh TPK, juga konseling psikologi untuk mengatasi stress paska salin dan konsultasi terkait pola pengasuhan tumbuh kembang anak.

Koordinator Bidang KBKR, dr Iin Nadzifah Hamid yang mewakili Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin SH MM menyampaikan terima kasih kepada Tim Pakar yang terdiri dari Dr. Novia Primulyani, Sp.A (Spesialist Anak), Dr. Anita, Sp.OG (Spesialist Obstetri-Ginekologi), Tri Mei Khasana, S.Gz., M.PH. (Pakar Gizi), dan Desti Fatmasari, S.Psi., M.Psi. (Pakar Psikolog).

“Melalui audit ini selain mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan terpapar stunting, dan yang tidak kalah penting adalah intervensi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pembahasan para pakar ini dapat menjadi model penanganan stunting tidak hanya kepada sasaran audit di Kelurahan Mertelu tetapi juga dapat dilaksanakan di wilayah lainnya. Terbukti, stunting dapat dikoreksi apabila penanganan dan intervensi dilakukan lebih dini.” ujar Iin.

Perwakilan BKKBN DIY juga menyampaikan penghargaan kepada Universitas Gunungkidul yang diwakili oleh Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum, S.E., M.Pd. (Wakil Rektor) atas komitmen dalam penanganan stunting yang diwujudkan melalui keterlibatan dalam keanggotaan TPPS Kabupaten. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Yogyakarta Muhammad Zahron atas peran institusi tersebut secara langsung melakukan intervensi penanganan stunting di Kalurahan Mertelu dan tempat-tempat lain di DIY.

Penulis: FX. Danarto. SY
Editor: AND

Tanggal Rilis: Rabu, 16 November 2022

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.