SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 450/M.C/XI/2022
Kejar Target, Kepala Perwakilan BKKBN Kawal Langsung Pemutakhiran 39,2 Juta Data Keluarga
JAKARTA—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memutakhirkan data hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) pada 2022 sebagai basis dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan pantauan dashboard Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 telah menyelesaikan 30,57 juta KK dari 39,2 juta KK sasaran (77,84 persen).
Sejumlah kepala perwakilan BKKBN di provinsi pun mengawal langsung proses pemutakhiran itu hingga ke keluarga-keluarga untuk mengejar target penyelesaian pada akhir November ini.
“Saya dan teman-teman pada hari ini berada di Kabupaten Merangin dalam rangka monitoring dan memastikan Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 berjalan dengan baik. Harus ada strategi khusus, Jangan lupa ini harus dipantau betul oleh posko yang ada di tingkat kabupaten dan kota dan kalau ada kesulitan di lapangan baru segera di respon ke help desk yang ada di Provinsi,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim, Selasa (15/11/2022) di Kabupaten Merangin.
Menurut Munawar, Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) yang mendapat tugas sebagai manager data maupun manager pengelola dan supervisor harus mengawal para kader pendata sebagai ujung tombak di lapangan.
“Sebagai kader pendata diharapkan melakukan pengambilan data, observasi dan wawancara dengan apa adanya sehingga menghasilkan data yang valid,” tegas Munawar.
Berdasarkan hasil monitoring, Pemutakhiran PK-21 di Provinsi Jambi sudah mencapai 92.80 persen sementara kabupaten Merangin baru mencapai 85.20 persen.
“Hari ini hingga beberapa hari ke depan, kita turun langsung ke desa- beserta tim untuk melihat apa saja permasalahan di lapangan, sehingga kita bisa atasi,” kata Munawar.
Pada Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini BKKBN Jambi mengerahkan 5.005 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 95 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 95 manajer data tingkat kecamatan dan 670 supervisor tingkat desa serta manager 4.111 kader pendata. Untuk Kabupaten Merangin 409 kader pendata di tingkat desa.
Turun langsung mengawal proses pemutakhiran PK-21 tahun 2022 juga dilakukan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia.
“Kami berbagi tim, memperkuat tim posko di lapangan, penggantian SDM secara cepat untuk kader yang kosong dan secara cepat melatih kembali kader yang baru tersebut. Kita datangi daerah yang capaiannya masih rendah, kita dampingi kader dalam penginputan maupun pengisian formulir. Sehingga pendampingan ini dapat menambah semangat serta membantu mereka mencari solusi jika mengalami kendala,” kata Mardalen di Pekanbaru.
Hingga kemarin, capaian Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 di Provinsi Riau mencapai 66,17 persen. Capaian tertinggi di Kepulauan Meranti yakni 97,63 persen, Dumai (85,29 persen), Kuansing (79,51%), Pekanbaru (82,78%), Indragiri Hulu (76.66%), Kampar (78,47%), Bengkalis (79,11%), Siak (69,26%), Rokan Hilir (58,37%), Rokan Hulu (65,10%), Pelalawan (63,67%), dan Indra Giri Hilir (19,21%).
“Capaian terendah ada di Kabupaten Indragiri Hilir yakni baru 19,21 persen. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan medan yang sangat berat. Metode yang digunakan hamper semuanya menggunakan formulir,” kata Mardalena seraya menyampaikan apresiasi kepada para kader pendata yang terus bekerja keras untuk menuntaskan Pemutakhiran PK-21 tahun 2022.
Validasi di Gorontalo
Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo lakukan monitoring Pemutakhiran PK-21 tahun 2022, salah satunya di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut dilakukan karena pencapaian yang masih rendah.
Ponelo Kepulauan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah kepulauan, di Kabupaten Gorontalo Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.222 Jiwa, jumlah yang menjadi target Pemutakhiran sebanyak 1.095 KK dengan 4 lokus.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dipandu langsung oleh Koordinator Bidang ADPIN, Hamdan Barmawi, dan di ikuti oleh jajaran Sub Bidang Data dan Informasi.
Adapun hasil monev menunjukkan, bahwa pengumpulan data sudah selesai dilaksanakan namun ada kendala dalam proses validasi pada aplikasi. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan rendahnya capaian pelaksanaan Pemutakhiran PK di Kecamatan Ponelo Kepulauan.
Saat ini posisi Provinsi Gorontalo pada progres Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 berada di posisi 18 dengan persentase sebesar 67,15%.
“Banyak hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemutakhiran ini, diantaranya wilayah yang cukup menantang seperti Ponelo Kepulauan ini harus menyeberang menggunakan perahu, dan masih banyaknya blank spot area. Untuk blank spot area solusinya adalah Kader Pendata harus mencari wilayah-wilayah yang memiliki sinyal, yaa tentunya hal tersebut akan membutuhkan tambahan waktu dan biaya,” kata Hamdan.
Di Bali, Paperbase Terendah
Perwakilan BKKBN Provinsi Bali melalui bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) terus menggenjot capaian Pemutakhiran PK-21 tahun 2022. Pada Selasa, (15/11) tim ADPIN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK22 di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
Koordinator Bidang Adpin BKKBN Bali Desak Nyoman Triarsini mengatakan berdasarkan monitoring capaian Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 baru mencapai 54,05 persen.
Ada tiga daerah yang capaiannya terendah yakni Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng.
Dalam Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini, Bali menggunakan dua metode, yaitu smartphone dan paperbased. Penyebab utama kecilnya capaian ini adalah karena sebagian besar wilayah di Bali menggunakan metode paperbased (52,35%). Hal ini dapat dilihat bahwa secara capaian, metode smartphone telah mencapai 90,44%.
“Pada Pemutakhiran tahun 2022, Bali mendapat target 559.800 KK dan 52,35% menggunakan metode paperbased,“ ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng memilih 100% menggunakan paperbased, karena adanya ketakutan akan pengalaman PK 21, di mana kader pendata yang menggunakan smartphone mengeluhkan banyaknya KK terdata yang hilang, sehingga harus dilakukan pendataan ulang.
Namun ternyata metode paperbased menemukan kendala dalam kecepatan persiapan. Formulir Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 mengalami keterlambatan, karena mengikuti penganggaran. Formulir baru datang pada pertengahan Oktober sehingga membuat kader tidak bisa bekerja optimal.
Capaian Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 di Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng sangat rendah, yaitu baru mencapai 12,49% (Badung) dan 27,07% (Buleleng). Sementara Denpasar yang menggunakan metode gabungan (smartphone dan paperbased) baru mendata 17,03 persen.
Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 berlangsung sejak 1 September 2022 dan berakhir pada 31 Oktober 2022. Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 hingga 28 Oktober 2022 progres pemutakhiran PK-21 baru mencapai 22,59 juta Kepala Keluarga (KK) atau 57,51 persen dari target sebesar 39,2 juta KK, untuk itu BKKBN melakukan perpanjangan sampai dengan 18 Nopember 2022 untuk Indonesia Wilayah Tengah. n
Penulis: Hidayat Syarifudin (Jambi), Tresnawati (Riau), Hizry Stevany (Gorontalo) Putu Eka Aristyani (Bali)
Editor: ANW
Tanggal Rilis: Selasa, 15 November 2022
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.