SIARAN PERS BKKBN
No. 440 /M.C/XI/2022

Kejar Target Unmet Need KB, Pemprov Jawa Tengah Libatkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus mengejar target Unmet Need atau persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan mencatat jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) di Jawa Tengah tidak ideal untuk mendampingi masyarakat di desa-desa.

Oleh karena itu Pemprov Jateng mendorong peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) untuk membantu kerja-kerja Penyuluh Desa.

PPKBD sendiri adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan atau mengelola program Keluarga Berencana nasional di tingkat Kelurahan/Desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kader PPKBD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Penyuluh KB di lapangan.

“Pengetahuan tersebut meliputi kondisi terbaru dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan stunting,” kata Retno, Jumat (11/11/2022).

Retno mengatakan, data pada Januari 2022 menunjukkan jumlah Penyuluh KB sebanyak 1.498 orang. Sementara jumlah desa yang ada di Jawa Tengah sebanyak 8.134 desa. Artinya setiap satu orang Penyuluh KB bisa mengampu hingga lima desa atau lebih. Jika data tersebut dicermati per kabupaten/kota, masih ada daerah yang rasio Penyuluh KB dibanding desa binaan di angka delapan atau sembilan.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 70 kader PPKBD hadir untuk mewakili 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Retno pun menyampaikan apresiasi pada kader PPKBD. Bersama Penyuluh KB, PPKDB diharapkan terus berperan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Misalnya dalam hal pemilihan metode kontrasepsi yang terbaik.

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) capaian Unmet Need atau persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi di Jawa Tengah ada di angka 16.9% sementara target rencana strategi 2024 adalah 7.4%. Sedangkan pada indikator penurunan prevalensi stunting capaian Jawa tengah berdasarkan data SSGI 2021 adalah 20.9% sementara target rencana strategi 2024 adalah 14%.

“Pada kesempatan kali ini, kami juga akan memperkenalkan Program Ceting Ketan yaitu Program Pencegahan Stunting Kelompok Rentan yaitu miskin, PGOT (Pengemis Gelandangan serta Orang Terlantar) dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa),” ucapnya.

Ceting ketan adalah gerakan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menanggulangi angka kejadian stunting pada kelompok rentan di Jawa Tengah.

Masih dari kegiatan yang sama, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah juga memperkenalkan aplikasi Pacar Kencana (Aplikasi Capaian Kader Keluarga Berencana). Pacar Kencana digunakan untuk memonitor capaian kader dalam memperoleh akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Jawa Tengah.

Dengan aplikasi ini, akseptor yang sudah mengikuti KB MKJP oleh kader dapat diketahui by name by address. Hal ini bertujuan untuk program pemberian uang transport bagi kader dan akseptor yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dapat berjalan dengan transparan, efektif dan efisien.

Aplikasi ini dapat digunakan pada perangkat android/IOS masing – masing kader. Karena menggunakan metode digitalisasi, maka aplikasi ini lebih cepat dan lebih akurat dalam proses pengumpulan data akseptor.

Dalam sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah drg. Widwiono, M.Kes menjelaskan mengenai pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Sehingga persiapan tiga bulan sebelum menikah bagi catin itu penting. Untuk kemudian bisa dimonitor perkembangan janin dan kondisi ibu selama hamil,” kata Widwiono.

PPKBD dapat membantu Penyuluh KB dalam hal pencegahan stunting dari hulu, dimulai dengan skrining kesiapan pasangan dan catin. Dilanjutkan dengan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi. Kemudian melakukan pendampingan sehingga stunting teridentifikasi dan dapat ditindaklanjuti.

Kemudian kader turut membantu Penyuluh KB dalam mempersiapkan pasangan terkait KB Pasca Persalinan (KBPP). Yaitu memilih program KB yang paling nyaman dan sesuai, khususnya MKJP bagi yang telah memenuhi kriteria. n

Penulis: Bayu Prasetyo
Editor: FBA

Tanggal Rilis: Sabtu, 12 November 2022

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.