SEMARANG —- Tiga anggota Komisi IX DPR-RI menggelar sosialisasi percepatan penurunan stunting secara serentak di tiga kabupaten di Jawa Tengah, Kamis (21/10/2022). Ketiga Legislator yang berasal dari partai yang berbeda itu adalah Hj. Nur Nadhlifah, S.Ag, MM, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP, M.Kep, dan Luqman Hakim, S.Ag.
Bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasionla (BKKBN) Jawa Tengah, mereka menggelar acara “Promosi dan KIE Program Percepetan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja” memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai seluk beluk stunting beserta dampak dan pencegahannya.
“Masa depan bangsa Indonesia, dua puluh, tiga puluh, empat puluh tahun ke depan ditentukan nasibnya di hari ini, ada pada generasi mudanya,” kata Hj. Nur Nadhlifah atau biasa disapa Mbak Nad itu kepada masyarakat.
Mbak Nad yang juga mantan Ketua PP Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) ini mengajak masyarakat Desa Lugosobo Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo yang hadir dalam acara tersebut untuk menjaga keluarganya masing – masing, terutama yang memiliki anak remaja.
Menurut dia, anak – anak remaja ini harus dipersiapkan dengan benar masa depannya, mulai dari pendidikan, kesehatan, termasuk urusan pernikahan. “Kalau belum mateng (cukup umur), jangan nikah dulu, sekolah dulu, mentalnya harus kuat, pikirannya bagus, jasmaninya sehat,” kata dia.
Ia pun juga meminta agar wawasan tentang stunting ini juga harus diedukasikan kepada generasi muda melalui wadah, kelompok dan komunitas yang ada agar nantinya mereka tidak melahirkan generasi penerus yang stunting.
Di lokasi yang berbeda, Edy Wuryanto juga mengutarakan hal yang serupa di depan masyarakat Desa Ringinharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.
“Stunting ini berpengaruh pada kecerdasan anak dan itu ada kaitannya dengan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), karena saat masa tersebut otak anak masih mengalami perkembangan, namun setelah 1000 HPK, otak anak sudah menutup dan nggak bisa berkembang lagi,” kata Edy yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang.
Selain memengaruhi kecerdasan, menurut Edy, berdasarkan hasil penelitian, anak dengan stunting sangat rentan terhadap penyakit dan di usia menjelang senja juga mudah terkenan penyakit degeneratif, seperti diabetes, jantung.
“Apa yang sudah dilakukan BKKBN ini, mari kita dukung bersama, tidak hanya pemerintah saja, tapi butuh partisipasi dari masyarakat,” kata dia.
Tak jauh beda dengan keduanya, Lukman juga menceritakan bahwa enam tahun lalu kondisi stunting di Indonesia cukup memprihatinkan. Namun seiring dengan komitmen pemerintah yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan dukungan berbagai sektor lainnya serta partisipasi masyarakat yang kuat maka saat ini prevalensi stunting dapat ditekan di angka 24,4%. Bahkan di tahun 2024 nanti ditargetkan turun menjadi 14%.
Menurut legislator kelahiran Semarang ini bentuk partisipasi masyarakat salah satunya bisa terwujud dalam suatu adat istiadat, budaya serta kearifan lokal yang bersifat positif dan mendukung terhadap upaya penurunan stunting.
“Contohnya, tradisi slametan yang membagikan makanan yang terbaik yang dimiliki kepada orang sekitar sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan,” Lukman dengan mengunakan Bahasa Jawa di hadapan masyarakat sekitar Mungkid Kabupaten Magelang yang hadir dalam acara tersebut.
Ia tak meragukan bahwa makanan yang dibagi – bagikan kepada lingkungan sekitar dalam tradisi slametan tersebut tentunya makanan yang terbaik baik dari sisi gizinya maupun rasanya dan itu merupakan bentuk kearifan lokal dalam mencegah stunting melalui asupan yang bergizi.
Ketiga kabupaten yang didatangi oleh ketiga anggota dewan tersebut berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 memiliki besaran prevalensi stunting yang berbeda – beda. Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten yang paling rendah prevalensi stunting-nya, yaitu 9,6%, menjadi terendah se – Jawa Tengah dan masuk jajaran 12 kabupaten/kota se – Indonesia yang angkanya dibawah 10%. Lalu, disusul Kabupaten Purworejo dengan prevalensi stunting 15,7% dan Kabupaten Magelang di angka 22,3%.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah drg. Widwiono, M.Kes yang juga ikut hadir di Kabupaten Grobogan mengingatkan untuk tetap melakukan upaya – upaya percepatan dalam menurunkan stunting meskipun di wilayah tersebut angka prevalensinya sudah cukup kecil.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan menurutnya adalah pelayanan KB Pasca Persalinan. Upaya ini terbukti efektif menekan angka stunting melalui pendekatan pencegahan “4 Terlalu” yaitu Terlalu Muda dan Tua saat Melahirkan, Terlalu Sering Melahirkan dan Terlalu Dekat Jarak Kehamilan. n
Penulis: AFD
Editor: AND
Tanggal Rilis: Jumat, 21 Oktober 2022
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.