KUPANG –Komisi IX DPR-RI mengajak mahasiswa Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk ikut mengampanyekan upaya percepatan penurunan stunting di media sosial (medsos).

“Tolong bikin hastag di medsos, Poltekes Kupang lawan stunting. Sebarkan informasi-informasi penting tentang stunting di media sosial,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Emanuel Melkianus Laka Lena dalam kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Kampus Poltekes Kupang, Sabtu (15/10/2022).

Di hadapan 240 mahasiswa yang hadir, Ia menghimbau para mahasiswa untuk tidak terjebak pada alkohol, narkoba dan seks bebas serta menjadi garda terdepan melawan stunting. 

“Lawan stunting untuk Poltekes Kupang adalah dengan cara tidak terjebak pada alkohol, rokok, narkoba dan seks bebas. Sehingga pacaran – pacaran yang dibangun itu hubungan pacaran yang sehat dan berkualitas. Sehingga kami berharap kaum muda betul – betul berdiri terdepan melawan stunting,” kata Melki.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia dengan prevalensi stunting mencapai 37,8 persen. Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan daerah dengan prevalensi tertinggi yakni mencapai 48,3 persen atau jika dikomparasi adalah satu dari dua balita mengalami stunted.

Karena itu perlu kerja keras dari semua pihak untuk upaya mempercepat menurunkan prevalensi stunting di NTT. Stunting yang merupakan gangguan partumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi atau panjang badan anak di bawah standard merupakan ancaman  bagi masa depan Indonesia.

Selain itu Melki juga menambahkan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Presiden Jokowi memberi pesan bahwa harus ada kerjasama lintas kementerian lembaga, dan semua kelompok di pusat, provinsi, kabupaten dan sampai di desa. 

“Pak Jokowi meminta kita semua bekerjasama untuk menanggulangi angka stunting. Kenapa? Karena di tingkat nasional kita terendah dan paling terburuk di Asia Tenggara. Padahal kita punya ekonominya bertumbuh sangat baik di Asia Tenggara ini. Kita masuk dalam 20 ekonomi terkuat di dunia, tapi angka stunting kita nomor dua tertinggi di Asean, dibawah Myanmar. Jadikan ini tidak nyambung, kita ekonominya bagus tapi stunting kita tinggi di ASEAN,” ujar Melki.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Mikhael Yance Galmin mengatakan, mahasiswa memiliki peran ganda yaitu sebagai agen perubahan dan kelompok sasaran.

“Mahasiswa sebagai agen perubahan yang bisa membantu kami, bisa menjadi mediator kami untuk mengkampanyekan stunting dan melayani masyarakat tetapi juga mahasiswa sebagai kelompok sasaran berpotensi resiko terjadinya stunting apabila dikontribusikan dari kehamilan yang tidak direncanakan dan diinginkan,” ungkapnya.

Yance menambahkan, BKKBN memiliki program GenRe (Generasi Berencana) yang memiliki tagline untuk menghindarkan remaja dari tiga resiko yaitu nikah dini, seks pranikah dan NAPZA. 

“Melalui Program Genre, pertama kami mengajak semua remaja Indonesia untuk jangan dulu nikah dini, yang kedua mengajak semua remaja untuk tidak tejebak dalam seks pranikah dan yang ketiga mengajak semua remaja untuk tidak terlibat dalam NAPZA” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, Drg. Fransisca JH Ikasasi, mengatakan persoalan stunting bukan tentang panjang atau tinggi badan, tapi tentang kualitas otak. Ia juga mengajak mahasiswa Poltekes Kupang untuk menjadi agen perubahan dalam percepatan penurunan stunting terutama menjadi Kader IMP (inisiasi masyarakat perkotaan).

“Kota Kupang punya lima ribu sekian baduta yang terkonfirmasi stunting. Nah tugas kita bersama mengentas ini stunting. Karena stunting tidak bisa sembuh. Nah kita hanya menunggu proses ini sampe lewat dari baduta kemudian kita lihat lagi sampe dia lulus posyandu. Label itu tetap akan ada, paling hanya bisa dijaga baduta ini jangan drop supaya jangan kurang gizi,” jelas dr. Sisca. n 

Penulis: IDR

Editor: AHS

Tanggal Rilis: Senin, 17 Oktober 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.