DENPASAR — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggelar Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi kepada Dokter dan Bidan Angkatan I, Jumat, 7 Oktober 2022.

Pelatihan yang digelar secara daring ini adalah salah satu langkah awal bagi provider dalam mendukung serta mendongkrak capaian indikator kinerja program, khususnya peningkatan peserta KB baru maupun KB aktif.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S., mengatakan, BKKBN terus meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga, menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.

“Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang Komprehensif adalah melalui Program pelatihan pelayanan KB yang ditujukan bagi tenaga kesehatan, terutama untuk dokter dan bidan. Hal ini karena tenaga kesehatan yang berwenang untuk memberikan pelayanan Keluarga adalah dokter atau bidan,” kata Dokter Sukardiasih.

Dokter Sukardiasih membeberkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi perlunya pelatihan pelayanan kontrasepsi, yakni masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi pelayanan kontrasepsi di Bali. 

Pelatihan sendiri dilaksanakan selama 16 hari dengan metode blended learning, yaitu delapan hari daring dan delapan hari praktik secara luring, baik di kelas maupun praktek langsung di lapangan dengan memberikan pelayanan KB kepada calon akseptor KB.

“Terjadi gap atau kesenjangan antara jumlah tenaga medis dengan kompetensi (provider yang tersertifikasi) dalam hal pelayanan kontrasepsi,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, terjadi ketimpangan rasio antara petugas medis yang memberikan pelayanan kontrasepsi (KB) dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Bali.

“Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, Unmet Need di Provinsi Bali berdasarkan data evaluasi program semester I Tahun 2022, masih tinggi. Dari target yang ditetapkan sebesar 7,94 persen namun baru terealisasi sebanyak 17,90 persen atau baru terealisasi 44,36 persen. Kondisi ini menjadi perhatian bersama dalam rangka meningkatkan kesertaan ber KB oleh PUS terutama KB MKJP,” jelasnya.

 Sementara itu, target peserta KB baru khususnya UD dan implant di Provinsi Bali berdasarkan data SIGA Tahun 2022 masih sangat rendah, yaitu dari target sebanyak 11.507 (IUD) baru terealisasi sebesar 1.605 atau sebesar 13,95 %. 

“Demikian pula halnya dengan target KB baru implan sebesar 1.732 baru terealisasi sebesar 564 atau sebesar 32,56 persen,” imbuhnya.

Dokter Sukardiasih juga menyinggung penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai indikator peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Salah satu penyebab AKI tinggi yaitu masih banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, termasuk Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan kehamilan 4 Terlalu (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat dan Terlalu banyak).

“Masalah ini dapat diatasi melalui program Keluarga Berencana (KB) berbasis hak dan orientasi kesehatan reproduksi dengan layanan bermutu yang aman, berkelanjutan, kesertaan sukarela, tidak diskriminatif, dan informed choice. KB merupakan salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu karena terbukti efektif dan hemat biaya dalam mengurangi beban penyakit pada kesehatan ibu dan anak (World Bank, 1993),” tuturnya.

Risiko Kematian Ibu dan Bayi

Tidak hanya Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku juga menggelar Pelatihan Pelayanan KB serupa bagi Bidan di Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, Rabu, 05 Oktober 2022.

Kegiatan yang dilakukan secara daring selama 12 hari yakni pada 26 September hingga 4 Oktober 2022 dan praktik lapangan 5 hingga 11 Oktober 2022 merupakan kerjasama antara BKKBN Maluku, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Provinsi Maluku dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Maluku.  

Kegiatan ini merupakan kali kedua dilakukan dan lanjutan dari Pelatihan Angkatan I yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Buru.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Sarles Brabar mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting.

“Risiko kematian ibu, bayi serta stunting tersebut dapat diminimalkan dan dicegah dari hulu melalui program Keluarga Berencana (KB) berbasis hak dan orientasi kesehatan reproduksi dengan layanan bermutu yang aman, berkelanjutan, serta sukarela dan tidak diskriminatif,” kata Sarles.

Saat praktik Lapangan Angkatan I, Sarles memberikan sejumlah apresiasi terhadap target pelayanan KB IUD dan Implan yang memuaskan, yaitu IUD sebanyak delapan orang dan Implant 58 orang di Klinik Mandiri Harapan Bunda di Desa Waekasar. 

Sedangkan untuk praktik pelayanan di Puskesmas TNS kabupaten Maluku Tengah hingga 7 oktober 2022 data yang masuk sebanyak 28 akseptor yakni 27 implan dan satu IUD.

Namun Sarles mengungkapkan, intervensi tersebut tidak dapat optimal untuj menurunkan angka kematian ibu dan bayi, jika tenaga kesehatan penyedia layanan KB yang ada tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam melaksanakan konseling serta pelayanan KB.

Dokter dan bidan, kata Sarles, memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, namum belum semua bidan dan dokter di Indonesia memiliki kompetensi sesuai standar dalam memberikan pelayanan KB, sehingga mengakibatkan pencapaian program KB belum optimal.

“Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dokter dan bidan sebagai ujung tombak pemberi pelayanan kontrasepsi menjadi hal yang krusial,” ucapnya

Untuk diketahui, jumlah peserta pelatihan ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari enam orang bidan kabupaten Maluku Tengah, empat orang dari Kabupaten Seram Bagian Barat dan empat orang dari Kabupaten Seram Bagian Timur. 

Sedangkan pelatihan Angkatan I, pesertanya berjumlah 15 orang dari unsur bidan Kota Ambon sebanyak empat orang, Kabupaten Buru Selatan empat orang dan Kabupaten Buru tujuh orang. Total bidan yang telah ikut pelatihan serta praktik lapangan CTU sampai dengan Angkatan ke- II ini adalah 29 orang dari enam Kabupaten/Kota di Maluku.

Penulis: EKA/DNY

Editor: AHS

Tanggal Rilis: Minggu, 09 Oktober 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.