JAKARTA—Sejumlah daerah menggelar audit kasus stunting. Di Kota Serang, Provinsi Banten, audit kasus stunting dibuka oleh Walikota Serang Syafrudin.

Di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, audit kasus stunting dilaksanakan di aula kantor Walikota Tidore Kepulauan, Selasa (11/10/2022) dan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Renta Rego. Audit kasus stunting di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dibuka oleh Wakil Bupati Gorontalo Hendra Hemeto pada hari ini juga.

Audit Kasus stunting adalah upaya penguatan deteksi dini dan intervensi spesifik dan sensitif yang tepat bagi kelompok sasaran berisiko stunting. Audit stunting bertujuan mengidentifikasi dan menyeleksi kasus stunting dengan memanfaatkan sumber data tersedia sebelum dilaksanakan kegiatan desiminasi hasil kajian.

Audit stunting dilaksanakan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 dan Instruksi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya mengejar target nasional prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Dalam audit kasus stunting di Kota Serang, Banten, ditemukan fakta bahwa 8.406 keluarga di Kota Serang berisiko stunting.

“Tadi disebutkan oleh Kepala DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) bahwa jumlah  keluarga berisiko stunting  di Kota Serang sebanyak 8.406 artinya hampir mendekati angka 10.000. Perlu dilakukan pencegahan dari hulu, 1.000 Hari Pertama Kehidupan, dimulai dari Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu pasca salin dan baduta atau batita,” kata Walikota Serang Syafrudin.

Karena itu, Syafrudin meminta agar calon pengantin diberikan pendampingan untuk siap baik secara usia maupun kondisi Kesehatan.

Syafrudin juga meminta penanganan stunting harus ada sinergitas, mulai dari camat, lurah, kader PKK dan Kemenag harus berkolaborasi memberikan pelayanan kepada keluarga beresiko stunting, baik itu intervensi spesifik maupun intervensi sensitif sehingga target 14% pada 2024 dapat tercapai.

Pada kegiatan itu, Kepala DP3AKB Kota Serang Anthon Gunawan mengatakan berdasarkan data PK-21, jumlah keluarga berisiko stunting di Kota Serang berjumlah 37.000 KK. Selanjutnya setelah diverifikasi jumlahnya 6.803 orang.

“Ini hasil dari jumlah sasaran diantaranya ibu hamil, ibu nifas serta baduta dan balita, Namun setelah melaksanakan audit muncul keluarga resiko Stunting sebenarnya, yang tadinya hanya 6.803 menjadi 8.406 orang,” kata Anthon.

Menurut Anthon,data jumlah sasaran stunting dan persebaran didapat dari empat sumber aplikasi, salah satunya adalah Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) dari BKKBN dan Kementerian Agama.

Selain itu juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan pada 10-22 September 2020 yang lalu.

Tenaga Ahli Stunting Kota Serang dr. I Made Arya Subadiasa, Sp.O.G. M. Biomed dalam audit stunting tersebut mengatakan berdasarkan kajian di enam kecamatan di Kota Serang, jumlah calon pengantin yang siap untuk hamil rata-rata sebanyak 33 orang atau 66 persen. Selanjutnya 15 orang atau 33 persen, calon pengantin itu berada pada usia remaja. Sedangkan sebanyak dua orang atau 4 persen calon pengantin usianya terlalu tua.

“Dari data tersebut data pernikahan dibawah umur ini masih tinggi yang terjadi di Kota Serang sehingga bisa berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan calon bayinya yang tidak ideal, atau bisa menyebabkan Stunting,” kata I Made Arya.

Tiga Kelompok Sasaran

Dalam audit kasus stunting di Kota Tidore Kepulauan, ditemukan fakta adanya penurunan jumlah desa yang menjadi lokus stunting pada 2022.

“Alhamdulillah, Kota Tidore Kepulauan lokus stuntingnya berkurang dari 26 desa pada 2021 turun menjadi 22 desa,” kata Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Bidang Pembangunan dan Ekonomi Tahir Husain yang membuka kegiatan audit kasus stunting tersebut.

Kepala BKKBN Perwakilan Maluku Utara Renta Rego mengatakan Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah yang terakhir menggelar audit kasus stunting tahap pertama.

“Diharapkan ada rumusan-rumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan audit kasus stunting sehingga dapat dianalisa dan dicari solusinya secara bersama-sama,” kata Renta.

Diskusi panel audit kasus stunting menghadirkan narasumber-narasumber dari Tim Audit Kasus Stunting Kota Tidore Kepulauan Sukma Albanjar, Ikatan Dokter Anak Indonesia Herlina Konoras, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Aspar Abdul gani, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Putri Argathya  dan Syaiful Bahri dari Himpunan Mahasiswa Psikologi Indonesia.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Kota Tidore Kepulauan memiliki prevelensi balita stunted 25,1 persen dan berada di urutan kedua terendah se-Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara.

Audit Kasus Stunting di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Kabupaten Gorontalo dan dibuka Wakil Bupati Gorontalo Hendra Hemeto.

Dalam paparannya, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gorontalo Rismawati Arsyad mengungkapkan audit kasus stunting ini dilakukan bersamaan dengan evaluasi dan monitoring hasil pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

“Dari hasil verval (verifikasi dan validasi) data PK-21, di Kabupaten Gorontalo ada 34.877 keluarga beresiko stunting,” kata Rismawati.

Menurut Rismawati, pelaksanaan Audit Kasus Stunting sasarannya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok ibu hamil, kelompok ibu nifas dan kelompok keluarga memiliki Baduta. Masing-masing kelompok ini telah dibuatkan matriks yang berisi jenis kegiatan, indikator dan OPD yang menjadi penanggungjawab.

Dalam paparannya Dr. IGK Alit Semarawisma Sp. OG menjelasakan bahwa terdapat empat kasus ibu hamil yang masuk dalam kategori Keluarga Beresiko Stunting dengan karakteristik keluarga yang rata-rata tidak mendapatkan pendampingan gizi, tidak memiliki akses jamban/tidak memiliki jamban, tidak memperoleh bantuan tunai bersyarat, dan tidak memperoleh bantuan sosial pangan.

“Para ibu hamil tersebut memiliki lingkar lengan yang kecil, memiliki riwayat anemia dan riwayat komplikasi kehamilan pendarahan serta tidak memiliki akses jamban, oleh karenanya hal-hal ini yang sebaiknya segera ditangani oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait,” ujar Alit.

Selanjutnya, dalam pemaparan tim pakar dr. Ismail Sabrin Lasulika, Sp. A, menjelaskan bahwa terdapat enam kasus stunting pada baduta dengan kajian kasus memiliki penyakit kronis, tinggal di wilayah yang terdapat kasus TBC, terpapar asap rokok, lingkungan sanitasi yang buruk, dan imunisasi dasar yang tidak lengkap.

“Anak-anak ini rata-rata memiliki berat badan lahir kurang dari 3 kilogram bahkan ada yang statusnya BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), pengetahuan yang minim mengenai tumbuh kembang anak juga didasari dari kurangnya edukasi terkait hal tersebut. Dan tidak bisa di pungkiri bahwa kurangnya kesadaran terhadap pentingnya gizi dan tumbuh kembang anak juga karenakan rendahnya tingkat pendidikan orangtua,“ kata Ismail.

Diakhir sesi acara, Wakil Bupati Gorontalo terus menghimbau kepada semua OPD agar lebih serius dalam menangani stunting, dan segera melaksanakan rencana tindak lanjut penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo. n

Penulis: Chathiyana Fafilaya, Herawaty, Hizrina Stevany

(Banten, Maluku Utara, Gorontalo)

Editor: KIS

Tanggal Rilis: Selasa, 11 Oktober 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.