SERANG — Anggota Komisi IX DPR RI H. Muhammad Rizal mengatakan tingginya angka kemiskinan di Banten memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat yang rendah.
Hal ini ia sampaikan di hadapan 200 peserta Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional di Diklat Pemda Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten, Sabtu (08/10/2022).
Rizal juga menyebutkan perlunya edukasi kepada remaja dan calon pengantin, agar nantinya akan lebih siap baik fisik maupun mental menjalani pernikahan, mengingat tingginya angka perceraian pasangan usia muda di Kabupaten Tangerang.
“Usia 20 tahun secara fisik dan mental sudah siap menghadapi pernikahan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Dr Dadi Ahmad Roswandi, M.Si mengatakan Tim Pendamping Keluarga yang berada di Banten akan melakukan pendampingan kepada calon pengantin melalui aplikasi Elsimil yang dilakukan mulai tiga bulan sebelum menikah gunanya untuk memastikan setiap calon penganti atau calon pasangan usia subur berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil.
Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap percepatan penurunan stunting ini, kali pertama di selenggarakan di Provinsi Banten pada tahun 2022.
Provinsi Banten termasuk 12 Provinsi yang menjadi prioritas penanganan stunting, persentasenya masih diatas nasional yakni 24,5% sementara nasional diangka 24,4%.
Sedangkan di Kabupaten Tengerang berdasarkan SSGI tahun 2019 angka stuntingnya naik dari 18, 4% naik menjadi 23,4% tahun 2022.
Dadi mengatakan Provinsi Banten terdapat 1,3 juta keluarga berisiko stunting sedangkan di Kabupaten Tangerang 345 ribu keluarga berisiko stunting.
Sedangkan berdasarkan data e-PPGBM sekitar 15 ribu anak stunting, di Kecamatan Curug ini ada 106 anak stunting.
Disebutkan oleh Dadi ada sekitar 77 ribu keluarga yang tidak dapat mengakses air minum sehat dan sebanyak 158 ribu keluarga tidak mempunyai jamban layak sehingga menjadi catatan karena pola hidup yang tidak sehat itu, akan berpengaruh pada kesehatan anak, dan menyebabkan stunting.
Dadi menyampaikan pentingnya menciptakan ketahanan pangan di masing-masing keluarga dengan memanfaatkan perkarangan rumah untuk menghasilkan sumber makanan bergizi, seperti menanam tanaman sayur atau buah.
Hadir mendampingi anggota komisi IX DPR RI adalah Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., Inspektur Wilayah I M.V. Chinggih Widanarto, M.Si., Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si dan Perwakilan dari DPPKB Kabupaten Tangerang serta organisasi kemasyarakatan Desa Kab Tangerang.
Dalam kesempatan sosialisasi ini Sukaryo Teguh Santoso mengenalkan BKKBN kepada peserta dan menyampaikan BKKBN diberikan tugas untuk melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 
“Tujuannya ada dua yakni agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali dengan baik, di mana pertumbuhan tersebut harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, jika tidak tentunya akan menjadi persoalan negara. Oleh karenanya pertumbuhab penduduk harus dikendalikan, yang dikendalikan adalah pertumbuhannya atau pertambahannya, dan ini merupakan salah satu misi BKKBN,” ujar Teguh.
Teguh meneruskan tujuan yang kedua BKKBN melalui program Keluarga Berencana sesungguhnya mengantarkan keluarga Indonesia menjadi keluarga berkualitas dan sejahtera.
Saat ini penduduk Indonesia menduduki urutan ke-4 penduduk besar di dunia, yakni 272 juta, harapanya dengan jumlah penduduk yang besar paling tidak tahun 2024 negara Indonesia dapat menjadi negara maju urutan ke-6 di dunia, tapi hal tentunya saja tergantung pada kualitas generasi penerusnya.
Satu dari empat balita yang ada di negara kita, termasuk di Kabupaten Tangerang, kondisinya stunting dan merupakan hal yang perlu segera ditangani.
Sebab balita yang stunting itu memiliki tiga kerugian di kemudian hari, yang pertama gagal tumbuh sehingga pendek. Kerugian kedua mengalami kelambatan perkembangan sel otak, dan kerugian yang ketiga adalah rawan terhadap gangguan kesehatan. Ketiga hal tersebut akan memengaruhi produktivitas di kemudian hari.
Oleh karena itu Teguh mengatakan perlu cegah stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dan kebersihan lingkungan.
“Saya meminta pada para kader melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting, sehingga perkembangannya terpantau dan keluar dari kondisi stunting,” tutupnya. n
Penulis: CFL
Editor: AHS
Tanggal Rilis: Senin, 10 Oktober 2022
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.