MALANG—Penyediaan dan perbaikan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak punya pengaruh besar terhadap upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan memperbaiki fasilitas kesehatan tersebut.

Hal itu merupakan salah satu rangkuman yang dihasilkan dalam konferensi internasional The 2nd South East Asia Biennial Conference on Population and Health Related to Stunting” di Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, yang digelar dari 4-6 Oktober 2022 dan ditutup Kamis (06/10/2022).

Dalam konferensi selama tiga hari itu, juga disimpulkan bahwa persoalan prevalensi stunting saat ini menjadi penting terlebih di Indonesia. Peran keluarga dalam mengatasi stunting sangat dibutuhkan.

Tidak hanya itu, remaja juga punya peran besar dalam menyukseskan program keluarga berencana melalui perencanaan keluarga.

“BKKBN sangat berperan bagus dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui programnya. Kemudian, tugas institusi lain yang ada di pemerintahan diharapkan untuk terlibat aktif dalam memperbaiki pendidikan ibu karena pendidikan ibu sangat berperan penting meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Direktur Portsmouth-Brawijaya Center for Global Health, Population and Policy, Prof. Saseendran Palikadavath.

Salah satu tujuan dari konferensi ini adalah untuk menggali ide, penelitian dari kalangan akademisi dan peneliti tentang permasalahan kependudukan dan Kesehatan terkait dengan stunting.

Isu COVID-19 yang diangkat oleh beberapa penyaji dalam seminar ini merupakan isu hangat karena sempat membuat dunia jatuh akibat dampak dari pandemic dan tentunya berimbas terhadap permasalahan kependudukan dan Kesehatan.

“Pada akhirnya, saya ingin Bapak dan Ibu membawa pulang informasi, wawasan, pengetahuan, pengalaman, praktik terbaik, dan pelajaran yang diperoleh selama tiga hari terakhir. Kami harap, Bapak/Ibu dapat merancang dan mengembangkan inovasi untuk menerapkan dan menyelesaikan masalah sebagai rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dari konferensi ini,” tutup Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, M.Rep.Sc, PhD.

Peserta konferensi ini terdiri dari berbagai institusi baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi turut hadir baik secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting maupun hadir langsung ke Universitas Brawijaya Malang. Hadir Wakil Walikota Malang H. Sofyan Edi Jarwoko.

Disamping itu juga, dihadiri oleh lima negara peserta dari seperti Jepang, Malaysia, Cina, Singapura, dan Filipina pun turut berpartisipasi aktif dalaml konferensi ini. Melalui konferensi ini diharapkan dapat membangun jejaring dan memperkuat komitmen seluruh pihak di kawasan Asia Tenggara untuk menyelesaikan permasalahan kependudukan dan kesehatan secara bersama-sama.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Kesehatan, The 2nd South-East Asia Biennial Conference on Population and Health di Kota Malang, Jawa Timur, dan dibuka Selasa (04/10/2022).

Konferensi yang digelar BKKBN bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, Indonesia dan University of Portsmouth, Inggris itu bahasan utamanya terkait persoalan stunting dan juga bonus demografi. Konferensi berlangsung selama dua hari, 4-6 Oktober 2022.

Konferensi kedua ini juga dihadiri secara aktif peserta dari lima negara meliputi Jepang, China, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Konferensi yang pertama digelar di Kota Malang pada 7-9 November 2018. n

Penulis: MAU
Editor: KIS
Tanggal Rilis: Kamis, 06 Oktober 2022

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.