MANADO—Taman Nasional Laut Bunaken terkenal dengan keindahan alam bawah air. Taman surga para wisatawan maupun penyelam Nusantara serta mancanegara ini juga menyimpan potensi hayati laut yang tentu bisa dimanfaatkan penduduk setempat sebagai sumber makanan dan protein.

Namun alam yang indah dan kekayaan hayati laut itu nampaknya tak sebanding dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Stunting yang merupakan kekurangan gizi kronis akibat infeksi berulang sehingga anak gagal untuk tumbuh dan berkembang kini menjadi ancaman bagi masa depan anak-anak di Bunaken. Penduduk Bunaken berjuang melawan ancaman stunting.

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tercatat 1.603 keluarga tinggal di Kecamatan Kepulauan Bunaken. Dari jumlah tersebut, sebanyak 489 keluarga berisiko stunting. 

 

Kecamatan Kepulauan Bunaken merupakan satu dari 11 kecamatan yang ada di bawah administrasi pemerintahan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan dengan luas wilayah 1.927,30 hektar ini didominasi oleh laut yang sangat kaya potensinya dengan biodiversitas kelautan salah satu yang tertinggi di dunia. 

Dengan jumlah penduduk sebanyak 6.303 jiwa (BPS 2021) yang tersebar di dua pulau utama yakni Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua, dan mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan sehingga kebutuhan gizi masyrakat  terutama protein nabati seharusnya dapat tercukupi. 

Hal ini berkaitan erat dengan masalah stunting, karena menurut penelitian, ikan mengandung asam lemak omega 3 yang penting untuk perkembangan mata, otak dan jaringan syaraf, serta memiliki komposisi asam amino yang lengkap.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Diano Tino Tandayu dalam kunjungan ke Bunaken, Jumat (30/09/2022) mengatakan fokus dan tugas  BKKBN adalah untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di mulai dari hulu. 

“Masalah stunting merupakan masalah kompleks yang harus kita tuntaskan. Karena itu perlu perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak. Kami berharap pemberian bantuan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan potensi stunting akan terus dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara bersama sama dengan mitra dan semua pihak terkait agar masalah stunting dapat diselesaikan. Sesuai target prevalensi stunting turun jadi 14 persen pada tahun 2024,” kata Diano Tandayu.

Karena itu, Diano Tandayu beserta jajaran Kantor Perwakilan BKKBN Sulawaesi Utara bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Provinsi Sulawesi Utara dan OPD KB Kota Manado bersama perwakilan dari perusahaan menyerahkan bantuan berupa beras dan biskuit kepada 29 keluarga yang memiliki balita stunting. Penyerahan itu disaksikan langsung oleh Pemerintah Kecamatan Kepulauan Bunaken. 

Bantuan ini akan terus diberikan secara bertahap setiap tiga bulan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Selain itu akan diberikan penyuluhan dan pendampingan secara terus menerus oleh Penyuluh Keluarga Berencana dan kader sehingga dapat mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Harapannya, masyarakat untuk lebih memperhatikan kebutuhan gizi untuk ibu dan calon bayi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Bantuan kepada keluarga berisiko stunting di Bunaken itu merupakan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ada dua perusahaan setempat yang memberi bantuan untuk upaya percepatan penurunan stunting, yakni PT. Meares Soputan Mining (MSM) dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (TTN).

Kedua perusahaan ini telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan BKKBN untuk membantu upaya percepatan penurunan stunting dalam peringatan ke-29 Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni lalu yang diadakan di Pulau Bunaken. 

 

Penulis: JCK

Editor: KIS

Tanggal Rilis: Sabtu, 01 Oktober 2022

 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

 

Tentang BKKBN

 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.