JAKARTA—Pemerintah provinsi perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang mencakup Lima Pilar. Selain untuk perencanaan pembangunan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan, penyusunan GDPK Lima Pilar itu untuk meraih Bonus Demografi Indonesia 2030.

Namun sayangnya, hingga akhir tahun 2022 ini sebanyak 17 provinsi belum menyusun GDPK Lima Pilar. Ke-17 provinsi itu terdiri dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kepulauan Riau di Pulau Sumatera. Kemudian DKI Jakarta dan Jawa Tengah di Pulau Jawa. 

Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. 

“Jumlah penduduk Indonesia menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sebanyak 60% penduduk Indonesia itu berada di Jawa dan Sumatera. Jumlah penduduk yang sangat besar menjadi masalah yang kompleks,” jelas Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng dalam sambutannya pada acara “Asistensi dan Supervisi dalam Rangka Penguatan Pokja Daerah GDPK 5 Pilar” di Jakarta, Rabu (21/09).

GDPK diperlukan untuk menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistemastis dan berkesinambungan. Dalam perjalanannya, penyusunan GDPK sebagian besar masih mencakup satu aspek saja yaitu aspek kuantitas.

Kelima Pilar GDPK yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarah mobilitas, dan penataan administrasi kependudukan.

Menurut Bonivasius, selain jumlah dan pertumbuhan penduduk yang besar, kompleksnya situasi kependudukan di Indonesia berkaitan dengan isu kependudukan lainnya yaitu meningkatnya jumlah penduduk usia remaja di Indonesia yang proyeksinya sampai tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 47 juta jiwa, meningkatnya penduduk lanjut usia setelah 2030, penduduk usia produktif, dan presentasi penduduk yang tinggal di perkotaan akan semakin meningkat terutama karena perpindahan penduduk dari desa ke provinsi-provinsi yang menjadi sasaran urbanisasi. 

Kemudian meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk usia produktif atau bonus demografi sampai 2030 memberikan Indonesia window opportunity yang dapat menjadi potensi pembangunan jika dikelola dengan baik. 

Kompleksnya situasi kependudukan di Indonesia tersebut menuntut Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus bersinergi membuat suatu perencanaan pembangunan kependudukan untuk mengatasai berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia. 

Selain sebagai rujukan dalam perencanaan, GDPK sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kependudukan agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Melalui acara ini diharapkan ke-17 Provinsi tersebut bisa segera menyusun GDPK 5 pilar dengan memahami bahwa pentingnya dokumen GDPK 5 pilar dalam mendukung pembangunan daerah melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

Acara ini merupakan kerjasama BKKBN dengan Kementerian Dalam Negeri yang diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 21 – 22 September 2022 di Ra Suites Simatupang, Jakarta. 

Pembicara dalam acara ini adalah  Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial KemenPPN/Bappenas, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan KB Kemenko PMK, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri; Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN; Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN, dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Dinas PPKB Provinsi Sumatera Utara. n (RFS)

 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

 

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.