MANGGARAI—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dharma Pertiwi TNI makin erat bekerja sama untuk upaya percepatan penurunan stunting.
BKKBN dan Dharma Pertiwi pusat menggencarkan roadshow percepatan penurunan stunting di daerah prioritas yaitu di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (15/09/2022).
Kabupaten Manggarai Barat dengan prevalensi stunting 38,5 merupakan tujuan roadshow keenam setelah Bandung, Medan, Aceh, Mojokerto, dan Lombok.
Rangkaian roadshow Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo,Sp.OG (K) dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa dimulai dengan memberangkatkan tim baksos secara simbolis yang terdiri dari Babinsa, Babinpotmar dan Babinkamtibmas dengan Sea Rider Lanal Labuhan Bajo di pelabuhan Water Front.
Rombongan kemudian bergerak menuju RSUD Labuan Bajo untuk meninjau pelayanan KB gratis dengan 49 akseptor yang meliputi MOW atau Tubektomi, Implant, dan IUD.
Setelah menyapa dan memotivasi para akseptor KB, rombongan bertolak ke Aula Pemkab Manggarai Barat untuk memberikan motivasi warga dan pemangku kepentingan untuk upaya percepatan penurunan stunting.
Kepala BKKBN dr.Hasto Wardoyo mengatakan inti dari acara ini adalah melakukan bakti sosial (baksos) dengan berbagai bentuk.
“Baksos pertama bentuknya KIE (komunikasi, informasi, edukasi) atau penyuluhan yang dirangkai demo masak menggunakan bahan produk lokal untuk mencegah stunting, karena baksos ini dikemas untuk mempercepat penurunan stunting. Yang kedua kita melakukan pelayanan, pasang susuk atau implant gratis, pasang IUD gratis dan operasi steril (tubektomi) gratis, bahkan yang di operasi steril dapat uang saku 300 ribu rupiah,” jelas dokter Hasto
Dokter Hasto menyampaikan pelayanan KB yang dilakukan hari ini berada di dua tempat, selain di RSUD Labuan Bajo, pun dilakukan di balai penyuluhan KB kecamatan langke rembong, Ruteng, Kabupaten Manggarai.
“Karena dengan KB stuntingnya akan turun, stunting banyak terjadi karena anaknya terlalu banyak dan jaraknya terlalu deket,” lanjut Dokter Hasto.
Provinsi NTT menjadi provinsi dengan tingkat prevalensi stunting paling tinggi di Indonesia yakni 37,8. Itulah kenapa NTT menjadi daerah prioritas dalam penurunan stunting.
Dokter Hasto juga menyebutkan bahwa banyak sekali keluarga yang rentan stunting.
“Keluarga yang rentan stunting itu adalah keluarga yang masih ingin hamil dan masih ingin melahirkan tapi nggak punya sumber air bersih, keluarga yang punya anak bayi tapi tidak punya sumber air bersih, keluarga yang rumahnya belum layak huni, rumahnya kumuh dan mudah terkena TBC akhirnya stunting, keluarga yang tidak punya jamban sehingga buang airnya di sembarang tempat,” jelas mantan Bupati Kulonprogo dua periode ini.
Keluarga rentan stunting termasuk juga keluarga yang terlalu muda, yang usia menikahnya muda, dan hamil di bawah 20 tahun.
Lalu keluarga terlalu tua, yang usianya sudah di atas 35 tahun masih ingin hamil. Keluarga yang terlalu sering melahirkan, jaraknya kurang dari 3 tahun dan yang terakhir keluarga yang terlalu banyak.
Dalam roadshow yang dipimpin Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo,Sp.OG (K) dan Ketua Dharma Pertiwi pusat Hetty Andika Perkasa ini dilakukan beragam kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting, seperti sosialisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bersama 100 orang Gabungan Persit KCK, Jalasenastri, Pia Ardhya Garini , Ibu-ibu Bhayangkari, dan Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK, demo masak menu gizi seimbang untuk baduta dan bumil, penyerahan bantuan beras, telur serta bingkisan makanan tambahan bernutrisi untuk masyarakat berisiko stunting.
Saat demo masak dilakukan, Dokter Hasto dan Hetty Andika Perkasa berinteraksi dengan para ibu hamil.
Di sela-sela memasak Dokter Hasto dan Hetty Andika Perkasa bertanya tentang ukuran panjang bayi sehat, persiapan apa saja yang dilakukan saat ingin memulai kehamilan, serta apa saja yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil. n (AHS)
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.