JAKARTA—Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai tinggi atau panjang badan di bawah standard. Stunting dapat dicegah melalui pemberian ASI (air susu ibu).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting. Bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI dan Ikatan Konselor Menyusui Indonesia (IKMI), BKKBN menyelenggarakan Webinar Promosi dan KIE tentang  Pengasuhan 1000 HPK (Seribu Hari Pertama Kehidupan) untuk Percepatan Penurunan Stunting Seri 5: Manajemen Laktasi pada Ibu Bekerja, Rabu (14/9/2022).

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si dalam webinar itu mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam upaya penurunan stunting adalah manajemen laktasi. Hal ini harus dilakukan semaksimal mungkin, karena laktasi penting untuk kesehatan, gizi, dan tumbuh kembang anak.

“ASI tidak akan pernah tergantikan oleh makanan apapun juga, ASI memiliki manfaat dan kandungan gizi yang hebat dan luar biasa,” kata Kurniasih.

Meskipun bekerja bukan halangan bagi ibu untuk terus menyusui, namun bekerja seringkali menjadi salah satu alasan kendala bagi ibu untuk menghentikan pemberian ASI.

“Untuk itu kami sangat mensupport masyarakat, khususnya ibu-ibu yang tetap konsisten memberikan ASI meski meski harus bekerja,” Kurniasih.

Sebagai komitmen DPR RI dalam melindungi perempuan khususnya bagi yang menyusui, Komisi IX DPR RI menurut Kurniasih, telah mengusulkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

“Menuju Indonesia Emas di 2045, kita harus berjuang secara maksimal dalam melahirkan generasi emas. Melalui rancangan Undang-Undang dan laktasi 2 tahun, kami yakin menjadi satu hal yang dapat menjadi komitmen bersama para ibu sehingga tercipta generasi emas yang mampu bersaing,” ujar Kurniasih.

Selanjutnya, untuk memahami manajemen Laktasi untuk ibu bekerja, Kepala IKMI Cabang Banten, dr. Maharani Bayu, M.Ikom, Sp.Rad., IBCLC menjelaskan tentang pentingnya Anatomi Fisiologi Proses Menyusui.

“Ada lima point penting bagaimana ceritanya ASI bisa diproduksi dan bisa memenuhi kebutuhan bayi dengan optimal, yaitu skin to skin ibu dan bayi. Bayi harus menyusui langsung, pelekatan menyusui yang benar, pengosongan payudara, dan makanan atau obat harus sesuai rekomendasi gizi,” jelas Maharani.

Sementara itu Direktur Bina Keluarga, Balita dan Anak (Ditbalnak) BKKBN dr. Irma Ardiana, MAPS mengatakan merujuk pada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberi mandate kepada BKKBN sebagai ketua pelaksana yang mendukung Pro PN, salah satunya adalah pembinaan pda 1000 HPK.

Irma mengatakan persoalan stunting bukan masalah bangsa masa kini saja, melainkan menyangkut masa depan. 

“Karena, anak-anak kita merupakan generasi penerus, dan kita memiliki visi Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai modal dasar dalam mencapai visi tersebut anak-anak kita tidak harus mengalami stunting,” kata Irma Ardiana.

Irma berharap melalu kegiatan tersebut  para ibu yang menjadi sasaran dapat mengimplementasi program 1000 HPK dan bisa mengoptimalkan ibu menyusui selama 2 tahun secara ekslusif. n (TWD)

 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

 

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

[15.13, 16/9/2022] Mas Fitang Budhi adhitia: SIARAN PERS BKKBN

No. DRAFT/M.C/IX/2022

 

BKKBN Cegah Lahirnya Bayi Stunting Baru Lewat KB PascaPersalinan 

 

JAKARTA — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terus melakukan berbagai macam inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional. Salah satu nya dengan membuat program Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.

 

Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid melalui keterangan tertulisnya, Jumat (16/08/2022) mengatakan, KB pascapersainan merupakan upaya BKKBN untuk menekan kelahiran bayi stunting baru. 

 

“Ini kan dalam rangka menjarangkan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah sekarang dengan adanya program percepatan penurunan stunting itu salah satu strateginya adalah KB pascapersalinan,” kata Dokter Zamhir.

 

Dokter Zamhir merinci, KB pascapersalinan sangat berperan dalam menekan prevalensi stunting nasional yang saat ini masih 24,4 persen. Sementara target yang diberikan Presiden Joko Widodo hingga 2024 harus turun hingga 14 persen.

 

“KB pascapersalinan menangani sekitar 3,6 juta balita stunting. Mencegah atau menjaga lahirnya sekitar 20 juta bayi agar tidak stunting,” ujarnya.

 

KB pasca-persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode atau alat atau obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. 

 

Dokter Zamhir menjelaskan, BKKBN menargetkan 70 persen ibu yang melahirkan dapat mengikuti KB pascapersalinan. Namun untuk ibu yang melahirkan di Rumah Sakit targetnya adalah 100 persen.

 

“Untuk metodenya memang diarahkan untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) apakah IUD, implan atau MOW untuk yang sudah tidak ingin punya anak lagi,” ujarnya.

 

Namun Dokter Zamhir menuturkan, jika akseptor belum siap untuk melakukan KB metode MKJP, mereka bisa mengganti metode KB yang lain agar tidak mengganggu stimulus ibu dalam memberikan ASI kepada anak yang baru dilahirkannya. Jenis KB tersebut bisa berupa pil atau suntik.

 

Oleh karena itu peran penyuluh KB sangat penting untuk memberikan edukasi kepada akseptor terkait kontrasepsi apa yang cocok digunakan untuk KB pascapersalinan.

 

“Jangan sampai penyuluh tidak mengetahui hal dasar dan penting seperti ini,” tegasnya.

 

Dokter Zamhir menegaskan, upaya peningkatan KB pascapersalinan dapat mencapai target jika seluruh pihak ikut membantu program ini, antara lain adanya kebijakan daerah yang dikeluarkan Pemda setempat, tersedianya materi KB pascapersalinan di fasilitas kesehatan berupa infografis hingga poster, serta sosialisasi kepada tenaga medis dan kesehatan secara berkesinambungan. n (FBA)

 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

 

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.