JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Kelurga Berencana (BKKBN) Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) meminta kepada tim percepatan penurunan stunting untuk lebih memprioritaskan pasangan usia subur (PSU) dan ibu hamil dalam mencegah kasus stunting baru.

Hal tersebut disampaikan dokter Hasto saat membuka Coaching Audit Kasus Stunting Sesi III yang digelar secara daring, Selasa (13/08/2022) yang diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh daerah di Indonesia.

“Audit stunting ini dilakukan kepada siapa? Kepada orang yang berisiko melahirkan anak stunting. Contoh kalau ada pasangan usia subur yang dia mau hamil tapi punya masalah gizi kronis. Misal ibunya kena TBC, kurus, lingkar lengan kurang 24,5. Ini menjadi kasus khusus,” kata Dokter Hasto.

Dokter Hasto menjelaskan, jika ditemukan kasus tersebut di sebuah wilayah, maka tim audit stunting bisa segera bergerak untuk mendata dan menyampaikannya kepada dokter ahli agar segera mendapat rekomendasi. 

Dia mencontohkan, jika ditemukan ibu hamil yang berat badannya tidak kunjung naik padahal usia kandungannya sudah memasuki usia lima bulan, maka ibu hamil tersebut wajib mendapat perhatian dari dokter ahli.

“Nah kasus ini dibawa dalam audit stunting kemudian dihadirkan dokter-dokter. Misal kasus hamil tapi bermasalah. Ada lagi kasus bayi yang sudah lahir yang panjang badannya kurang dari 48 sentimeter.

Sudah dikasih ASI eksklusif sampai enam bulan ternyata tidak menunjukan pertumbuhan panjang badan yang sesuai umur. Ini dibawa di audit stunting,” ujar Dokter Hasto.

Dengan demikian, kata dokter Hasto, kegiatan audit ini akan lebih fokus membicarakan kasus stunting serta  mendapat rekomendasi langsung dari para ahli. Dia pun meminta kepada tim audit untuk mencatat dengan baik kasus per kasus pasangan usia subur dan ibu hamil. Tujuannya adalah demi menekan lahirnya kasus stunting baru.

“Kalau kasusnya mungkin menyangkut masalah kehamilan itu ditangani kebidanan, kalau menyangkut tumbuh kembang bisa ke ahli anak tumbuh kembang, kalau kasus-kasus masalah parenting ke ahli parenting. Ini bersama-sama membutuhkan rekomendasi, sehingga akhirnya ada catatan,” jelas Dokter Hasto.

Kendati demikian, Dokter Hasto meminta agar catatan-catatan dalam audit kasus stunting ini tidak disebarluaskan kepada masyarakat seperti audit pada umumnya. Sebab hal tersebut menyangkut soal kode etik dan rahasia individu.

“Ini adalah medical record yang justru hasilnya rahasia karena menyangkut catatan-catatan pasien yang hanya diketahui oleh keluarga pasien atau dokter ahli yang berdiskusi disini,” imbaunya.

 

Audit Kasus stunting adalah upaya penguatan deteksi dini dan intervensi spesifik dan sensitif yang tepat bagi kelompok sasaran berisiko stunting yang bertujuan untuk mengidentifikasi, dan menyeleksi kasus stunting dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia sebelum pelaksanaan kegiatan desiminasi hasil kajian.

 

Audit stunting sendiri dilaksanakan dengan dasar aturan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan instruksi langsung dari Kepala BKKBN pusat dalam upaya mengejar target nasional prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. n (FBA)

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.