JAKARTA — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuka Pameran dan Gelar Dagang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2022 yang digelar di halaman Gedung dan Auditorium BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Kamis, (08/09/2022).

Acara yang digelar 8-10 September 2022 ini dibuka oleh Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) yang diwakili oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti.

Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) Badan Pengurus Pusat Andalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) atau yang disingkat BPP AKU. Turut hadir Ketua Umum BPP AKU Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, Deputi Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dan Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN Eni Gustina. Hadir juga Camat Makasar, Jakarta Timur Kamal Alatas,

Dalam sambutannya Deputi KSPK Nopian Andusti memberikan apresiasi atas kegiatan yang digelar BPP AKU. Nopian mengatakan, sebagai mitra BKKBN, BPP AKU telah banyak berkontribusi untuk menggerakan UPPKA di seluruh Tanah Air. 

 

“Sebelumnya keberadaan UPPKA ini kurang banyak dikenal masyarakat, terutama Pemda. Padahal UPPKA ini adalah bagian dari usaha mikro di masyarakat,” kata Nopian dalam sambutannya.

Untuk memperkuat ruang gerak UPPKA dalam melakukan usahanya, kata Nopian, BKKBN telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UPPKA. 

Dengan diberikannya NIB tersebut, Nopian berharap kelompok UPPKA dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka dengan penyertaan modal dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

“Keberadaan UPPKA masih belum begitu besar aksesnya bukan hanya modal tapi pemasaran, manajemen dan pengelolaannya. Oleh karena itu BPP AKU sangat berharap bisa membimbing penuh UPPKA di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Nopian juga berharap, ke depan UPPKA bisa berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui usaha dibidang kuliner serta mengembangkan bahan makan lokal dengan biaya yang murah.

“Oleh karena itu butuh bimbingan AKU. Kita wujudkan makanan sehat dalam rangka mencegah stunting dan arahannya ke kelompok UPPKA untuk menyebarkan pemahaman dan pengetahuan di sekitar lingkungan UPPKA,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Umum BPP AKU Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi mengatakan, Pameran dan Gelar Dagang UPPKA 2022 adalah ajang kangen-kangenan kelompok UPPKA di seluruh Indonesia lantaran dua tahun tidak bertemu akibat pandemi Covid-19.

Gusti Kanjeng menuturkan, BPP AKU selalu mendukung kelompok UPPKA untuk terus berkarya sekaligus membantu BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan memberikan edukasi kepada UPPKA untuk membuat makanan sehat yang diberikan kepada anak-anak berisiko stunting.

“Selama pandemi masyarakat dituntut membuat produk berkualitas. Dengan makanan yang sehat kami harapkan stunting turun,” ujarnya.

Gusti Kanjeng berharap BPP AKU dapat berperan aktif mendukung UPPKA agar terus bangkit dan berkembang di bawah komando BKKBN. 

Sementara itu Camat Kecamatan Makassar Kamal Alatas mengatakan Percepatan Penurunan Stunting juga menjadi program yang diutamakan Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Kamal mengatakan secara keseluruhan prevalensi Stuntingnya mencapai 13,4%. 

Menurut Kamal, pihaknya telah berkolaborasi dengan kelurahan di Kecamatan Makasar, puskesmas, dinas terkait, dan PKK untuk mempercepat penurunan stunting.

Kantor BKKBN pusat berada di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. n (FBA/TWD)

 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

 

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.