JAKARTA=–Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  menyatakan komitmen untuk melaksanakan dan mendukung Proyek Prioritas Nasional melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan siap berkompetisi di masa yang akan dating.

Hal tersebut terungkap dalam webinar yang digelar BKKBN dengan tema Manfaat ASI Eksklusif dalam Pencegahan Stunting pada Masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan, Selasa (23/08/2022). 

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti, S.T, MT mengatakan komitmen BKKBN itu salah satunya diwujudkan melalui pembinaan kepada ibu-ibu hamil dan keluarga yang memiliki bayi di bawah usia dua tahun (baduta) untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

“Persoalan stunting bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, akan tetapi terkait masa depan kita semua karena anak-anak kita adalah generasi penerus. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasar yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting? Tentu ini sulit diwujudkan, karena anak-anak tersebut kalau dalam kondisi stunting akan terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya,” kata Nopian

Menurut Nopian, penyebab dari stunting adalah rendahnya asupan gizi pada masa 1000 HPK yakni sejak janin hingga bayi umur 2 tahun dan terjadinya praktik pengasuhan yang kurang baik pada anak. 

Stunting menurut Nopian, tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa dicegah dengan perencanaan keluarga sejak awal hingga anak berusia 2 tahun.

“Masa depan dan masa kini harus diandalkan pada sumber daya dengan menekankan pemberian ASI secara eksklusif demi menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas. Pada periode ini pula pemberian ASI menjadi salah satu pondasi seorang anak agar tumbuh menjadi manusia yang sehat dan cerdas,” jelas Nopian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam sambutannya mengatakan dukungannya kepada BKKBN sebagai leading sector percepatan penurunan stunting sekaligus mitra Komisi IX DPR RI. Dukungan penuh terhadap program-program BKKBN itu dengan melakukan fungsi pengawasan dan legislasi. 

“Komisi IX DPR RI juga ada di barisan terdepan dalam keterlibatan masyarakat yang fokus pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif, preventif termasuk penanganan stunting yang dimulai dari keluarga,” kata Charles.

Menurut Charles, 1000 HPK merupakan periode emas pertumbuhan balita, pada periode tersebut  80 persen otak balita berkembang. Penanganan stunting harus dilakukan secara komperhensif dan multisektoral, dengan berbagai upaya termasuk melakukan Kombinasi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Intervensi gizi spesifik ditujukan pada anak dalam 1000 HPK dan berkontribusi 30 persen dalam penurunan stunting. 

Intervensi ini juga bersifat jangka pendek, dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek, intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil seperti pemberian makanan pada ibu hamil, sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan seperti pemberian ASI, sasaran ibu menyusui dengan anak usia 7-23 bulan seperti pemberian MPASI dan obat cacing.

Charles juga mengungkapkan, Intervensi gizi sensitif idealnya dilakukan melalui kegiatan diluar bidang kesehatan, dan berkontribusi pada 70 persen intervensi stunting. Hal ini dilakukan secara lintas Kemnterian dan Lembagar dengan cara menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi dan air bersih, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB, menyediakan jaminan kesehatan nasional, jaminan persalinan, jaminan pendidikan, jaminan pengasuhan pada orang tua, jaminan pendidikan anak usia dini dan gizi masyarakat. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, menyediakan bantuan dan jamsos bagi keluarga miskin, dan terakhir menyediakan ketahanan pangan dan gizi. n  (Humas/TWD).

 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

 

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.