JAKARTA — Pemerintah 

berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi secara berkualitas, melalui pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat.

 

Hal tersebut dikemukakan dalam acara Peluncuran dan Komitmen Family Planning (FP) 2030 yang diluncurkan di Jakarta, Senin (01/08/2022) secara hybrid. FP 2030 merupakan komitmen lanjutan atas pencapaian dari FP 2020 yang dibentuk London Summit pada tahun 2012. Indonesia menjadi salah satu dari 69 negara yang berkomitmen secara global untuk menurunkan unmet need pada pertemuan tersebut.

 

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy,  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Direktur Eksekutif FP2030 Dr. Samukeliso Dube, UNFPA Representative in Indonesia Anjali Sen, dan Head of Development Cooperation Kedutaan Kanada Kevin Tokar. 

 

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah mendukung penuh upaya akselerasi komitmen FP 2030.

 

“Untuk mencapai FP 2030 diperlukan mekanisme koordinasi yang terarah, komprehensif, antar kementerian, lembaga juga para pemangku kepentingan keluarga berencana lainnya,” kata Muhadjir yang didapuk sebagai keynote speech dalam acara tersebut

 

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam sambutannya menyebutkan, ada 10 komitmen pemerintah yang tertuang dalam FP 2030.

 

Pertama, menjamin terwujudnya pelayanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia. Kedua, meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap program Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi modern di semua tingkat sistem kesehatan.

 

“Ketiga, memastikan pembiayaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Keempat, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana. Kelima, mitigasi risiko dampak COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya karena bencana dengan menjamin  ketersediaan dan layanan kontrasepsi,” kata Hasto dalam sambutannya. 

 

Sementara poin keenam, Hasto mengatakan pemerintah akan menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi remaja dengan memberikan informasi dan edukasi bagi generasi penerus yang sejahtera. Pada poin ke tujuh dia menyebut, akan memaksimalkan peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).

 

“Delapan Integrasi Program Keluarga Berencana dengan Program Gizi Masyarakat. Sembilan, mengintegrasikan pelayanan KB dengan memberikan informasi untuk mendukung pencegahan HIV dan IMS. Terakhir, meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,” ujarnya.

 

Sedangkan UNFPA Representative in Indonesia Anjali Sen menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan dukungannya terhadap komitmen keluarga berencana global melalui FP 2030 yang mengedepankan kekuatan bersama dan sistem kerja baru untuk merefleksikan komitmen kerja bersama.

“Komitmen utama terhadap pendekatan yang adil dan berbasis hak, kepemimpinan negara, inklusif, transparansi, dan akuntabilitas bersama,” kata Anjali Sen.

 

Direktur Eksekutif Yayasan Cipta Dini Haryati dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan, Yayasan cipta sebagai CSO Focal Point FP 2030 berkomitmen penuh mendukung keberhasilan implementasi program KBKR di Indonesia.

 

Angka kelahiran total/TFR mencapai 2,24 (100% dari target) dan angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ASFR 15-19 tahun menjadi 20,5 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun (120% dari target). 

 

“Capaian target pembangunan manusia melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) tahun 2021 menunjukkan hasil yang gemilang,” ujar Dokter Hasto.

 

Dokter Hasto menambahkan, masih ada sejumlah tantangan besar dalam menurunkan angka unmet need pelayanan KB yang mengalami peningkatan menjadi 18%, serta untuk  menurunkan prevalensi stunting yang saat ini masih berada pada angka 24,4% di tahun 2021. (HUMAS/RFS).

 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusumua, Jakarta Timur

 

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.