JAKARTA — Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto, memberikan paparan terkait Program 100 Hari Kerjanya.
Paparan tersebut disampaikan langsung dihadapan Kepala BKKBN Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) di ruang rapat Sekretariat Stunting, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.
Turut hadir Deputi bidang Pelatihan, Penelitan, dan Pengembangan BKKBN Prof. Drh. Muhammad R. Damanik, M.Repsch, Ph.D., Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev, Penyuluh KB Utama BKKBN Ir. Siti Fathonah, MPH, Koordinator Bapak Asuh Anak Stunting DR. Ir. Dwi Listyawardani, Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Dr. Faharuddin, SST, M.Si, Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi, M.Psi.
Dalam paparannya, Boni mengatakan ada empat fokus yang akan segera dilakukannya. Pertama, terkait sistem penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (JF-KBB).
Proses penilaian angka kredit sendiri akan melalui enam tahapan. Pertama, menyiapkan dokumen usulan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, mengunggah dokumen sesuai substansi nya ke dalam link google class yang telah disediakan.
“Ketiga, melakukan proses verifikasi kelengkapan dokumen oleh sekretariat tim penilai. Keempat, proses penilaian oleh tim penilai. Kelima, menyiapkan dokumen usulan angka kredit sesuai ketentuan. Terakhir, dokumen penetapan angka kredit didistribusikan kepada pejabat yang bersangkutan,” kata Boni.
Fokus kerja yang kedua yang dilakukan Boni adalah terkait penetapan Angka Kesuburan Total (Total Fertility Rate) dan Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) level kabupaten.
Ketiga, Kedeputian Dalduk juga akan melakukan pengembangan sistem pemantauan Kampung Keluarga Berkualitas dengan membuat dashboard Pemantauan Pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2022 sebagai penyempurna website Kampung Keluarga Berkualitas.
Dashboard tersebut tentunya akan bersifat komprehensif, informatif, menarik, dan ramah bagi pengguna. Selain itu, dashboard tersebut juga akan mempermudah dalam mengelola data di level desa/keluarahan.
“Komprehensif mencerminkan keseluruhan aspek Kampung KB sesuai amanat Inpres. Informatif yaitu mudah dipahami, menampilkan indikator kunci yang menjadi ciri utama keberhasilan Kampung KB, perkembangan, dan klasifikasi Kampung KB. Menarik, desain yang cantik, eye-cacthing,nyaman, dan menimbulkan keingintahuan. Lalu ramah pengguna, mudah dijelajahi dan memenuhi kebutuhan pengguna,” ujarnya.
Terakhir atau keempat adalah melakukan re-enginnering rumah data kependudukan. Sebab pada kenyataannya, banyak desa yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik terkait data kependudukan.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pun mengapresiasi dengan baik seluruh program kerja Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Bonivasius Prasetya Ichtiarto tersebut. Terkait dengan rumah data kependudukan, Hasto berharap bisa digunakan dengan efisien hanya melalui Nomor Induk Kependudukan (Single Identity Number).
“Kalau di desa itu ada rumah dataku misal Kampung Keluarga Berkualitas punya rumah data, jadi istilahnya rumah dataku itu jadi BPS nya desa. Artinya bahwa semua data yang ada itu sumbernya satu dari kepala desa. Kalau kepala desa sudah fokus pada rumah dataku kan mau liat apapun lewat rumah dataku,” ujar Hasto. n (FBA)
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusumua, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.