JAKARTA — Bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada 2045 mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Melalui program Kurikulum Kependudukan di sekolah, BKKBN berharap anak-anak Indonesia dapat memahami pentingnya wawasan kependudukan sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam webinar dengan tema Orientasi Pengintegrasian Materi Kependudukan ke Dalam Kurikulum Sekolah yang diikuti oleh seribu peserta. Para pesertanya terdiri dari guru hingga kepala sekolah dari Sabang-Merauke.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam sambutannya, Kamis (28/07/2022) mengatakan berdasarkan sensus penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa, namun sebagian tidak memiliki kualitas daya saing. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya tampung lingkungan.
“Oleh karena itu BKKBN melaksanakan pendidikan kependudukan untuk membantu masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan melalui jalur formal, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah diimplementasikan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK),” kata Boni dalam sambutannya.
Boni menjelaskan, saat ini sudah sudah ada 921 Sekolah Siaga Kependudukan di seluruh Indonesia. Rinciannya adalah 80 Sekolah Dasar (SD), 389 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 452 Sekolah Menengah Atas (SMA).
Materi terkait kependudukan, kata Boni, harus diberikan secara berjenjang. Misal pada tingkatan Sekolah Dasar, anak harus diajari mengenai pola gizi seimbang lewat program isi piringku atau lewat kegiatan yang mengedukasi lainnya terkait stunting.
“Salah satu caranya dengan kegiatan kesiswaan kemudian kegiatan budaya serta peningkatan literasi kependudukan melalui pojok kependudukan. Harapannya pemahaman isu kependudukan akan terinternalisasi pada diri siswa dan akan menjadi pilihan-pilihan dalam merencanakan hidupnya di masa depan,” ujarnya.
Boni pun mengajak seluruh sekolah di Indonesia untuk bergabung dalam Sekolah Siaga Kependudukan. Syaratnya adalah memiliki tiga orang guru yang telah mengikuti orientasi kependudukan, memiliki tiga dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran terkait kependudukan,l. Syarat terakhir adalah terlaksana dua kali pertemuan dalam rangka koordinasi dan penguatan Sekolah Siaga Kependudukan.
“Sekolah yang telah ditetapkan sebagai SSK diharapkan terus mengembangkan inovasi melalui kegiatan, penguatan, dan pengembangan SSK baik di internal maupun eksternal organisasi guru,” tuturnya.
Selain itu, sekolah juga menyediakan tempat konseling melalui Pojok Kependudukan sebagai pusat informasi siswa dan menjadi media konsultasi terkait isu-isu kependudukan yang meliputi pencegahan stunting, bahaya menikah dini, jarak usia melahirkan yang dikemas dengan menarik oleh guru.
“Terakhir kegiatan kesiswaan soal kependudukan. Kalau dimungkinkan semua bisa dimasukan unsur mau di OSIS, rohani keagamaan, PMR, Paskibra bisa dimasukan isu kependudukan. Jadi tidak hanya di kelas tapi di luar kelas juga masuk dalam isu kependudukan,” imbuhnya.
Usai sambutan dari Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Sekolah Dasar Cisolok Yayan Muhammad Ramdan sebagai pelopor Sekolah Siaga Kependudukan dengan pemateri guru mata pelajaran PPKN dari SMPN 3 Parompong Kabupaten Bandung Barat, Enung Khodijah.
Enung dalam sambutannya mengatakan, sebuah kebanggan SMPN 3 Parompong bisa diamanatkan menjadi Sekolah Siaga Kependudukan. Sebagai seorang guru PPKN, kata Enung, materi yang diajarkan kerap berkaitan dengan permasalahan bangsa baik secara sosial, kenegaraan, isu lokal dan nasional.
Enung pun selalu menanamkan pola pikir kepada siswanya untuk cinta Tanah Air dan menjadikan mereka sebagai bagian dari penduduk Indonesia.
“Saya sendiri guru PPKM banyak hal yang menggerus tata nilai terkait perkembangan sikap. Jadi dengan penduduk banyak, karakter yang tidak sesuai dengan kodrat ini merupakan tantangan,” ujar Enung.
Enung melanjutkan, langKah integrasi kependudukannya adalah menganalisis materi kependudukan dengan materi mata pelajaran, pengembangan silabus, lalu penyusunan RPP, LKPD, dan asesmen.
“Ruang lingkup materi adalah kependudukan terdiri dari dinamika kependudukan dan pembangunan, jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, potensi penduduk, dinamika umur, pertumbuhan penduduk Indonesia,” kata Enung.
Materi selanjutnya adalah keluarga berencana, program menikah, kesehatan ibu dan anak, rencana jumlah anak dan ekonomi keluarga. n (FBA)
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting